maduraindepth.com – DPRD Bangkalan terus memonitor penggunaan anggaran yang sudah terealisasi pada triwulan pertama. Cara yang dilakukan yakni dengan melakukan road show atau mendatangi langsung ke lembaga-lembaga sekolah.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, kegiatan road show bagian dari rapat evaluasi tiga bulanan. Lembaga yang didatangi adalah SDN Karang Nangkah 2 Kecamatan Blega.
Yang paling substansial, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengkaji hasil temuan BPK. Kemudian akan dirapatkan oleh pansus.
“Pansus ini nantinya akan memberikan rekomendasi, baik hasilnya atau tidak, terkait dengan dana dari APBD maupun dana lainnya, ini perlu diketahui,” kata Nur Hasan di SDN Karang Nangkah 2, Senin (18/3/2019).
Menurut dia, kemungkinan besar rekomendasi yang akan diberikan nantinya akan dilakukan investigasi kembali atau pemeriksaan ulang. Baginya hal itu dilakukan mulai dari kecamatan Galis, Blega dan Modung.
Selain itu, Politikus PPP itu menyampaikan bahwa dana bantuan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) sangat rawan dilakukan penyelewengan. Kerawanan tersebut, sering kali wali murid memasrahkan kepada kepala sekolah.
Musababnya, kata Hasan, kemungkinan disebabkan mekanisme yang dinilai rumit sehingga berdampak pada kepasrahan kepada kepala sekolah. “Nah, ini yang kadang pertama terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” bebernya.
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Blega Muhammad Toha secara tegas menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada masalah dengan mekanisme anggaran yang diawasinya.
Toha menyebutkan bahwa urusan pengerjaan bantuan infrastruktur tidak ada intervensi dari pihak ketiga. Semuanya dipasrahkan kepada kepala sekolah masing-masing.
Dia menambahkan bahwa pembangunan rehab khususnya di SDN Alas Rajah 3 perlu diprioritaskan karena kerusakan sangat parah disebabkan bencana alam puting beliung. “Khususnya di SDN Alas Rajah 3 lebih diprioritaskan karena rusak parah,” tandasnya. (mi – j3/rus)
