maduraindepth.com – Aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Sumenep, Madura, Kamis (8/9). Kali ini, giliran massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep yang menyerukan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Ada dua lokasi yang menjadi sasaran aksi. Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Aksi digelar untuk meminta semua pihak bersama-sama menuntut pemerintah mencabut kenaikan harga BBM.
Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Mohammad Nor menyampaikan, DPRD Sumenep harus mengusulkan pencabutan kebijakan kenaikan harga BBM. Juga, Pemkab Sumenep harus memberikan subsidi BBM bagi masyarakat menengah ke bawah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“DPR merupakan wakil rakyat. Sejatinya harus mendengar segala aspirasi masyarakat,” teriaknya dihadapan ratusan massa aksi.
Dia menilai, kebijakan kenaikan harga BBM tanpa pertimbangan yang matang. Mengingat, perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemic Covid-19. Sehingga, kebijakan menaikkan harga BBM di tengah kondisi saat ini dinilai kurang tepat.
“Masyarakat (Perekonomiannya, red) sekarang belum pulih total dari keterpurukan wabah Corona,” jelasnya.
Ketika berdemonstrasi di Kantor DPRD Sumenep, massa juga memasang spanduk bertuliskan ‘Kantor DPRD Dijual Rakyat’. Alasannya, saat diminta menemui pengunjuk rasa, hanya sedikit wakil rakyat yang terlihat keluar dari gedung DPRD tersebut.
Pantauan maduraindepth.com di lapangan, sejumlah massa aksi juga membawa poster penolakan kebijakan kenaikan harga BBM. Selain itu, massa aksi juga mendorong motor saat menuju ke Kantor DPRD Sumenep tanpa menghidupkan mesin sebagai bentuk penolakan. Aksi tersebut juga dijaga ketat aparat kepolisian.
“Sebanyak 204 personil yang diterjunkan dan melibatkan satu pleton Polwan,” terang Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti. (*)
