maduraindepth.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD setempat, Kamis (14/4). Massa menolak kenaikan harga minyak goreng, kenaikan BBM dan kenaikan PPN. Massa aksi juga meminta pertanggungjawaban fraksi partai atas wacana penundaan pemilu.
“Saya minta kepada DPRD Pamekasan untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat,” tegas Lutfi, ketua PC PMII Pamekasan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta DPRD setempat agar mengambil langkah tegas soal beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Salah satu tuntutannya, yaitu menolak perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu.
“Jabatan tiga periode masa jabatan presiden melanggar konstitusi. Kami berharap tuntutan dapat diterima oleh elite politik yang mengusulkan wacana tiga periode masa jabatan presiden,” ujarnya.
Menjawab tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor mengatakan akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait terutama soal kelangkaan minyak goreng.
“Yang disampaikan massa aksi akan didiskusikan dengan Bupati dan anggota DPRD Pamekasan. Sebab mengatasi persoalan itu tidak bisa bekerja sendirian, kita harus mengandeng pihak terkait,” ungkapnya.
Fathor juga berjanji berjanji akan melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng di Pamekasan.
“Soal kelangkaan minyak goreng, DPRD Pamekasan sudah melakukan langkah dengan cara melakukan pendataan ke warung-warung yang ada,” pungkasnya. (Alim/AW)
