maduraindepth.com – Wartawan di wilayah Kabupaten Sumenep terkatung-katung. Pasalnya beredar isu pemkab setempat akan memperlakukan tidak sama antara wartawan organisasi dan nonorganisasi. Bahkan bagi yang nonorganisasi terancam akan dimarginalkan.
Kabar burung tersebut menyindir mayoritas wartawan. Baik cetak dan online. Mereka melakukan klarifikasi dengan mendatangi Kepala Bagian Humas Pemkab Sumenep yang baru saja menjabat.
Prihal pentingnya adalah mempertanyakan alasan pemerintah bersikap sepihak. Padahal, para pekerja kuli tinta selama ini sudah merasa dianaktirikan. Sebab berbagai akses layanan informasi terkesan mulai dipersulit.
Melihat fenomena itu, Alan Sahlan selaku wartawan senior media Harian Bangsa mengaku muak dengan sikap pemerintah. Lantaran perlakuan berbeda tersebut seharusnya tak sampai terjadi di sesama profesi.
Alan sapaan akrabnya merasa kecewa. Sebab pemerintah khususnya Humas Pemkab yang seharusnya menjadi penengah antara pemerintah dan wartawan, namun justru diberlakukan berbeda. Mestinya Humas merangkul semua golongan. Jika hal ini tidak dilaksanakan, pemerintah dinilai gagal dalam menjalankan tugas.
“Kami tidak terima diperlakukan bagaikan wartawan pinggiran atau apalah istilahnya. Tapi yang jelas, perlakukan Humas Pemkab Sumenep dalam memberikan akses layanan atau fasilitas Pemerintah dalam konteks hubungan kemitraan dengan Insan Pers, kami anggap gagal,” ujar Alan, Kamis (15/5).
Kendati demikian, Alan juga tidak menafsirkan pengakuan dari Humas Pemkab bahwa di Sumenep terdapat puluhan atau bahkan bisa mencapai ratusan wartawan. Setelah diusut, memang terdapat puluhan atau bisa sampai ratusan. Namun tidak dengan mengesampingkan identitas profesinya.
“Masalahnya adalah, kalau memang terdapat puluhan atau bahkan ratusan wartawan, kemana saja mereka? Kenapa yang hadir untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah baik Bupati, Wabup, Sekda, Kepala OPD, Kabag dan lain sebagainya hanya segelintir yang datang untuk meliput, ironis kan,” tanya dia.
Alan mengaku miris saat menyaksikan pola kemitraanPemkab Sumenep khususnya Humas Pemkab masih setengah hati memperlakukan semua wartawan.
“Buktinya, yang hadir meliput kegiatan Pemkab Sumenep hanya sebagian atau segelintir saja. Itu ada apa? Apakah akses Informasi yang tidak optimal dari Pemerintah atau memang kami-kami ini diperlakukan beda (tebang pilih) oleh Humas Pemkab Sumenep? Padahal, kebijakan dan program-program Bupati serta jajaran punggawanya harusnya bisa diakses publik, agar informasinya bisa sampai ke masyarakat,” imbuhnya.
Alan menjelaskan, jika memang program dan kegiatan bupati tidak bisa diakses masyarakat, tentu masyarakat tidak bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam sektor pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaannya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sumenep Joko Sigit bertindak akan segera berkoordinasi dengan jajarannya terkait banyaknya persoalan yang harus diluruskan. “Masalahnya dimana? humas atau media? Kasih waktu kami untuk rapat Koordinasi dengan jajaran,” ujar Joko kepada awak media di ruang kerjanya.
Merasa kelabakan menjawab pertanyaan dari para Jurnalis, Kabag Humas yang baru dilantik ini akhirnya mendadak memanggil Staf Kasubag bawahannya untuk menjelaskan kepada mereka. “Kami perlakukan sama kepada semua Jurnalis. Hanya memang soal anggaran Publikasi yang sangat terbatas,” terang Fairus selaku Kasubag Humas. (MR/NR)
