maduraindepth.com – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, disinyalir menyalahi protokol Covid-19. Sebab itu, anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni bersuara karena pemerintah tidak memperhatikan physical distancing.
Legislator yang karib disapa Fafan itu menegaskan, penyaluran bantuan dari Kemensos di Kecamatan Kedungdung disalurkan tanpa mengikuti petunjuk protokol Covid-19. Tak segan, dia menegur Camat Kedungdung agar memperhatikan protokol kesehatan.
“Saya mencoba ngecek langsung ke kantor kecamatan, tiba di kantor kecamatan, beginilah suasananya,” ucap dia pada maduraindepth.com, Jum’at (22/5).
Menurut Politikus PPP itu, penyaluran bantuan yang tidak memperhatikan protokol Covid-19 justru berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut. Apalagi saat ini Kabupaten Sampang sudah masuk zona merah penyebaran koronavirus.
“Tanpa mengikuti petunjuk protokol Satgas Covid-19, hal ini justru jadi sangat berbahaya,” katanya.
Kata Fafan, pihaknya mendapat informasi terkait pendistribusian BST tersebut dilakukan serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Dia khawatir untuk daerah Pangarengan, Sampang, Banyuates dan Omben tidak memperhatikan Physical Distancing.
Mengingat di empat kecamatan tersebut sudah ada warganya yang terkonfirmasi positif Corona. Sebab itu, kecamatan-kecamatan itu harus benar-benar memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung.
“Pos salah satu yang paling bertanggung jawab karena mereka harus menambah personel, saya sudah menghubungi Pak Sekda dan Bupati. Alhamdulillah beliau langsung merespon, semgoa langsung ada instruksi,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Puskesmas Kedungdung Zahruddin mengaku sudah diminta Camat Arif Purna H untuk menyiapkan cairan desinfektan sebelum BST disalurkan.
“Kami sudah siapkan beberapa desinfektan beserta alat semprot untuk lokasi tersebut, sebelum realisasi BST dilakukan kami sempat dihubungi pak camat,” terangnya. (RIF/MH)
