maduraindept.com – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Forum Gerakan Daerah (FGD) Kepulauan Kabupaten Sumenep, melakukan audiensi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sumenep terkait Mall Pelayanan Publik (MPP).
Supriyadi Koordinator Aliansi FGD Kepulauan mengatakan, adanya MPP belum berdampak baik terhadap warga kepulauan. Pasalnya, untuk mengurus KTP atau KK warga kepulauan harus ke daratan untuk membuatnya.
“Dalam hal ini MPP masih menjadi kendala, bukan menjadi solusi, karena disatu sisi masih ada kebijakan bahwa membuat KTP harus di daratan,” jelasnya, Kamis (19/9).
Menurutnya, keberadaan MPP tidak berdampak baik bagi warga kepulauan, ditambah lagi dengan berkurangnya unit pelayanan teknis (UPT) serta sarana dan prasarana pelayanan yang ada di kepulauan.
“Meskipun ada MPP warga kepulauan masih harus berangkat ke daratan dan ini tentunya mengeluarkan biaya yang banyak,” terangnya.
Para mahasiswa itu berharap, Dispendukcapil kembali menambah UPT yang ada di kepulauan sekaligus sarana dan prasarananya kembali dimaksimalkan, sehingga tidak mempersulit warga kepulauan. “Kami tetap akan mengawal sejauh mana evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep khususnya Dispendukcapil,” tandasnya.
Sementara itu, A. Basid, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Sumenep mengakui bahwa untuk layanan kependudukan di wilayah kepulauan memang mengalami kendala karena dihapusnya UPT.
“Kendalanya adalah dihapusnya UPT, sehingga layanan terus berkurang. Kenapa dihapus, karena terbentur masalah regulasi,” singkatnya seusai audiensi. (MR/AJ)
