maduraindepth.com – Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Selasa (21/4/2026).
Aksi tersebut menyoroti maraknya aktivitas tambang galian C tanpa izin yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Sampang. Massa membawa poster dan spanduk berisi tuntutan penertiban tambang ilegal.
Koordinator lapangan aksi, Latifah, menyampaikan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa izin resmi.
“Kami menemukan praktik tambang tanpa izin yang masih berjalan. Ini perlu segera ditindak karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya saat orasi.
Menurutnya, aktivitas tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya banjir di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Jrengik dan Banyuates, serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan permukiman.
PMII juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Selain itu, kerusakan jalan akibat mobilisasi material tambang disebut menjadi beban anggaran daerah.
Berdasarkan kajian PMII, kondisi lingkungan di Sampang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain aktivitas tambang yang tidak terkendali, pengelolaan sampah yang memicu pendangkalan sungai, lemahnya reklamasi, keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta abrasi pesisir.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Sampang menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk evaluasi dan pengawasan aktivitas tambang di lapangan.
Sementara itu, pihak Pemkab Sampang menyampaikan bahwa pengawasan pertambangan juga melibatkan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, Pemkab menyatakan siap berkoordinasi dalam penertiban jika ditemukan aktivitas tambang tanpa izin.
Dalam tuntutannya, PMII mendesak audit menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan, penghentian tambang tanpa izin, serta penegakan kewajiban reklamasi pascatambang.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan perwakilan massa dijadwalkan akan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang.(Poer/MH)
