maduraindepth.com – Aktivis Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Saka) Indonesia menggelar aksi demonstasi di Kentor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Selasa (30/7). Massa menyoal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Keris yang dianggap tidak maksimal.
Salah satu Aktivis Saka Indonesia Ahyatul Karim menyampaikan, realisasi program APBD Sumenep tidak optimal. Hal itu, dapat dilihat dari jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cukup besar.
“Ini menandakan bahwa kinerja Bupati tidak maksimal dalam merealisasikan program APBD,” ungkapnya saat orasi di halaman pemkab setempat.
Disebutkan, realisasi APBD Sumenep selama beberapa tahun terakhir, terdapat SILPA di atas 10 persen dari total anggaran yang disediakan. Seperti pada tahun 2021, APBD yang disediakan mencapai sebesar Rp 2.699.540.796.984,00. Sedangkan, realisasinya sebesar Rp 2.390.690.707.126,47 atau 88,56 persen dari total anggaran.
Kemudian, alokasi APBD 2022, mencapai sebesar Rp 2.752.723.076.208,00. Realisasi anggaran pada tahun tersebut, yaitu sebesar Rp 2.364.552.041.997,17. Persentase realisasi, yakni sebesar 85,90 persen.
Berikutnya, pada tahun 2023, terdapat alokasi APBD sebesar Rp 2.892.381.009.858,00. Realisasi anggaran yang terserap, mencapai 89,80 persen dengan jumlah sebesar Rp 2.597.264.241.457,00.
Atas persoalan ini, aktivis Saka Indonesia menuntut beberapa hal terhadap Pemkab Sumenep. Salah satunya, yakni mendesak agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi secara serius.
“Karena, sumbatan serapan APBD tentu dilandasi oleh tidak primanya kinerja OPD,” ucap Karim.
Saat menggelar aksi demonstrasi, aktivis Saka Indonesia meminta untuk ditemui langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Sehingga, massa aksi menolak untuk ditemui oleh pejabat lain di lingkungan pemkab setempat. Sayangnya, Bupati Fauzi tidak hadir saat demo berlangsung. (bus/*)
