maduraindepth.com – Ratusan pedagang geruduk kantor DPRD Sampang untuk menolak rencana relokasi pedagang sayur dan ikan di Pasar Srimagunan, Senin (31/7). Rencananya, sejumlah pedagang akan direlokasi ke Pasar Margalela yang dianggap dilakukan sepihak.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sampang, Mohamad Husin mengaku datang ke DPRD Sampang untuk melakukan audiensi mengenai masalah relokasi pedagang pasar yang mendadak. “Sebenarnya hanya sebagian perwakilan pedagang yang ingin audiensi. Tapi ternyata hampir semua pedagang sayur dan ikan mendengar kabar ini dan ikut ramai-ramai datang ke gedung DPRD,” ungkapnya.
Menurut dia, rencana relokasi pedagang blok C1 Pasar Srimangunan tanpa sosialisasi itu dianggap akan mematikan pendapatan. Pedagang menilai, relokasi lapak pedagang sayur dan ikan ke Pasar Margalela Sampang itu akan menimbulkan persoalan baru.
“Jika pindah pasti akan kehilangan pelanggarannya dan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan baru, itu bukan masalah yang mudah bagi para pedagang untuk mendapatkan pelanggan,” ucapnya.
Samsul, salah satu pedagang blok C1 Pasar Srimangunan mengaku, rencana relokasi ini dilakukan mendadak dan tanpa sosialisasi. Bahkan, menurutnya, pihak pemerintah belum memberikan penjelasan mengenai tempat baru yang akan ditempati pedagang.
“Masak iya, hanya menyerahkan kertas dan menempelkan spanduk itu dinamakan sosialisasi? Lagian jika hanya blok C1 satu saja yang pindah pasti akan mempengaruhi pendapatan mereka, sebab ramainya pasar itu karena pasar ini komplit,” tegasnya.
Penolakan juga disampaikan Sri Asiah, pedagang konfeksi yang berada di blok C1 Pasar Srimangunan. “Kami tidak setuju relokasi sebagian pedagang. Sebab bukan hanya penjual ikan dan sayur di tempat baru yang sepi, tapi kami di sini juga akan terkena dampaknya karena pengunjung berkurang,” katanya.
Pantauan di lapangan, hingga pukul 12.00, ratusan pedagang rela meninggalkan lapaknya untuk datang ke kantor DPRD Sampang. Salah satu koordinator telah menginstruksikan agar pedagang kembali ke pasar, karena yang diperbolehkan masuk hanya 27 orang untuk audiensi. Namun, ratusan pedagang itu menolak dan memilih menunggu hasil audiensi tersebut.
Menyikapi penolakan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, H Fauzan Adima menyayangkan adanya rencana relokasi lapak pasar tanpa sosialisasi kepada pedagang. “Kalau rencana relokasi dilakukan tanpa sosialisasi itu jelas tidak benar, artinya ini ada yang nggak beres,” terangnya.
Harusnya, kata dia, pemerintah melakukan sosialisasi dulu sebelum relokasi. Termasuk melakukan kajian mengenai dampak sosial dan lainnya. “Kami akan tindak lanjuti laporan ini, secepatnya akan kami panggil pihak terkait untuk lebih jelas,” pungkasnya. (Alim/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
