maduraindepth.com – Menilik sejarah pendirian Nahdlatul Ulama (NU), maka ada dua hal peran dan fungsi yang diemban oleh NU yakni Sebagai Jami’iyah Diniyah dan Jami’iyah Ijtima’iyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Sampang Faisol Ramdhoni.
“Sebagai Jam’iyah Diniyah, NU mempunyai tugas untuk melakukan dakwah Islam, pengembangan keagamaan, terutama penyebarluasan ajaran Islam Ahlussunah Wal Jama’ah an-Nahdliyah. Untuk fungsi yang ini peran NU sudah tidak bisa disangsikan lagi,” kata Faisol kepada maduraindepth.com, Ahad (22/9/2019).
Selanjutnya kata dia, peran NU yang kedua yakni sebagai Jami’iyah Ijtimaiyah, menegaskan bahwa NU tidak hanya bergerak di soal keagamaan saja, namun juga sosial kemasyarakatan terutama terkait kesejahteraan masyarakat.
“Nah, ketika bicara soal kesejahteraan masyarakat ini maka kita juga akan bicara soal akses masyarakat terhadap layanan sosial dan layanan publik yang sudah disediakan oleh Negara,” jelasnya.
Lakpesdam NU Sampang kata Faisol menemukan bahwa di Sampang masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesejahteraan tersebut. Hal ini karena belum meratanya pemenuhan hak-hak kewarganegaraan seperti kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Nikah dan sebagainya.
Akibatnya, sebagian besar masyarakat terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan kesulitan untuk mendapatkan layanan hak dasar. Semisal PKH, BPJS, KIS serta layanan sosial lainnya.
“Faktornya ada dua yaitu kebijakan dan kesadaran,” ucap dia.
Dorong Pemenuhan Layanan Hak Dasar
Menurut Faisol, kebijakan yang dimaksud berupa layanan yang kurang memudahkan dan memuaskan masyarakat. Bahkan cenderung lambat dan kurang responsif.
Kondisi ini lanjut dia kemudian diperparah oleh masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat sampang terutama yang di pedesaan akan arti pentingnya kepemilikan hak identitas tersebut.
“Untuk itu, kami Lakpesdam NU Sampang akan terus berkomitmen untuk mendorong pemenuhan layanan hak dasar tersebut secara merata dan berkualitas. Dimulai dari melakukan advokasi terhadap kebijakan dan layanan hak identitas warga negara,” jelasnya
Dalam aksinya, ungkap Faisol, Lakpesdam akan berkolaborasi dan bergerak bersama dengan sejumlah elemen terutama Banom dan lembaga-lembaga NU yang ada.
“Dengan Muslimat NU, kami bergerak bersama mendorong pelaksanaan layanan Isbath Terpadu dalam rangka pemenuhan kepemilikan KTP, KK dan Akta Nikah,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Lakpesdam NU ucap Faisol, juga menggandeng kelompok dan beberapa komunitas kepemudaan lainnya. Beberapa waktu lalu Lakpesdam NU sudah melaunching gerakan 10 ribu Kartu Identitas Anak. Juga dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan Anak. Sebab, jelas Faisol, KIA itu bisa digunakan untuk mendaftar sekolah, perawatan kesehatan dan lainnya.
“Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan gerakan sosial bersama lembaga NU dan lembaga milik pemerintah untuk membantu keluarga keluarga miskin dan renta yang ada di pedesaan. Untuk konsepnya sedang kami diskusikan dan matangkan,” pungkasnya. (FR/AW)
