maduraindepth.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa memastikan bahwa survei seismik 3D yang akan dilakukan oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, telah melalui proses perizinan resmi serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menjelaskan bahwa survei seismik merupakan bagian penting dari tahapan eksplorasi migas untuk mendapatkan data struktur batuan di bawah permukaan bumi. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menentukan potensi sumber daya energi di suatu wilayah.
“Survei seismik ini sebenarnya kebutuhan negara, karena kita memerlukan data lapisan batuan untuk mendukung kegiatan eksplorasi migas,” ujar Anggono di Surabaya, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, kegiatan eksplorasi memiliki tingkat risiko tinggi bagi kontraktor. Namun, meski tidak ditemukan cadangan migas, data yang diperoleh tetap menjadi aset berharga bagi negara.
“Kalau tidak ditemukan cadangan migas, ya berarti non cost recovery. Tapi bagi negara, datanya tetap penting untuk pengembangan energi ke depan,” katanya.
Anggono mengapresiasi langkah KEI yang berkomitmen melaksanakan survei seismik 3D tersebut. Ia menyebut, kegiatan ini membutuhkan investasi besar dan melewati proses perizinan yang ketat, termasuk verifikasi aspek lingkungan dan sosial oleh SKK Migas.
Terkait kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi dampak terhadap ekosistem laut, Anggono memastikan penggunaan teknologi modern yang lebih ramah lingkungan.
“Teknologi yang digunakan adalah teknologi nirkabel, tidak memakai kabel panjang (streamer) seperti metode lama. Jadi dampak terhadap lingkungan sangat minimal dan tidak sampai merusak terumbu karang,” jelasnya.
Selain menjaga kelestarian lingkungan, SKK Migas juga mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan lapangan.
“Kami dorong agar pelaksanaannya melibatkan warga setempat. Ini bentuk manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Anggono menegaskan bahwa manfaat jangka panjang dari kegiatan eksplorasi migas akan dirasakan masyarakat melalui dana bagi hasil (DBH) migas yang disalurkan ke pemerintah daerah, serta program pengembangan masyarakat (PPM) yang difokuskan untuk wilayah terdampak operasi.
“Selama ini program PPM banyak dilakukan di sekitar Pulau Pagerungan karena menjadi wilayah operasi KEI. Ke depan, seiring survei dilakukan di Kangean, program sosial juga akan diarahkan ke sana,” terangnya.
Ia menambahkan, seluruh tahapan pelaksanaan survei seismik akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta Forkopimda.
“Sosialisasi dengan berbagai pihak menjadi kewajiban sebelum kegiatan dimulai. Kami ingin semua pemangku kepentingan memahami tujuan, proses, dan manfaat survei ini,” tuturnya.
Diketahui, rencana survei seismik 3D di perairan Kangean belakangan menjadi sorotan publik dan aktivis lingkungan di Sumenep. Mereka meminta adanya transparansi proses serta jaminan agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kepulauan.
“Kami selalu terbuka bagi siapa pun — baik tokoh masyarakat maupun mahasiswa — yang ingin melakukan audiensi terkait rencana survei ini,” pungkas Anggono.(*/Aj)
