maduraindepth.com – Pemkab Sampang menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 di Pendopo Trunojoyo, Rabu (24/3).
Dalam sambutannya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan beberapa isu strategis. Meliputi beberapa hal penting mulai dari infrastruktur, sektor ekonomi, pengembangan kawasan pedesaan yang mandiri, sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat.
“Semua itu harus diwujudkan dan dibangun dengan penuh tanggungjawab, dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan yang ada di Sampang,” ucapnya.
Politisi yang akrab disapa Haji Idi itu mengungkapkan, pada sektor tata kelola pemerintahan daerah dan desa, Pemkab Sampang menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Dari tahun ke tahun kondisi jalan sudah bagus, semakin meningkat sekitar 4 persen. Kemudian jembatan 5 persen dari angka 60,62 persen di 2019, untuk tahun 2020 mengalami peningkatan berada di angka 65,16 persen,” jelas Haji Idi.
Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Bahari tersebut memaparkan beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2022 mendatang. Meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah.
Diterangkan, untuk estimasi pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2022 ditarget sebesar Rp 220.983.263.690 dan pendapatan daerah Rp 1.860.635.225.419. Selain itu, dia menyebut kemungkinan pada 2022, Pemkab akan melakukan pembangunan jalan lingkar Selatan (JLS) dengan panjang 7,40 kilometer.
“Bertujuan untuk membuka daerah yang terisolir serta menghidupkan perekonomian baru di Sampang,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol juga memberikan pemaparan mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Sampang. Antara lain dari bidang pendidikan untuk dilakukan perbaikan sarana prasarana (sarpras) yang sudah tidak layak. Terutama di pelosok desa dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan.
“Harus ada pembenahan serta memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi di Kabupaten Sampang,” kata Fadol.
Bidang kesehatan, lanjut dia, pelayanan prima sangat diperlukan oleh masyarakat yang kurang mampu, serta peningkatan sarpras kesehatan. Khususnya RS Ketapang supaya bisa beroperasi secara maksimal bagi masyarakat pantai Utara (Pantura). “Untuk pokok pikiran lainnya seperti bidang pemerataan pembangunan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, bidang layanan publik dan mental spiritual,” pungkasnya. (Alim/BAD)
