maduraindepth.com – Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, untuk segera bisa mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kandas di tengah jalan.
Pasalnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mulai memberikan sinyal tidak akan mengeluarkan rekomendasi JPTP di dua OPD yang masih kosong. Sebelumnya Pemkab Sumenep telah melakukan rekomendasi yang pertama sesuai regulasi.
Hal itu diperkuat dari statement Asisten Komisioner (Askom), Kukuk Heruyanto, bahwa selama rekomendasi dari KASN terkait dengan persoalan mutasi dan rotasi JPTP pada 25 April 2019 lalu belum dilaksanakan oleh Pemkab Sumenep.
Oleh sebab itu, sambung Kukuk, KASN tidak akan pernah mengeluarkan rekomendasi permohonan pengisian JPTP di dua OPD di lingkungan Pemkab Sumenep tersebut.
“Yang jelas teman kita di monev itu akan selalu bertanya kepada kami, rekom yang pertama dari KASN terkait mutasi dan rotasi JPTP tanggal 25 April 2019 itu apakah sudah dilaksanakan oleh Pemkab apa masih belum. Jika belum, kami pastikan untuk permohonan salter selanjutnya tidak akan kami (KASN, red) berikan rekomendasi,” papar dia merinci, Kamis (5/12).
Menurut Kukuk, untuk mendapatkan rekomendasi pengisian JPTP di dua OPD tersebut, Pemkab harus menindak lanjuti rekomendasi pertama yang dikirimkan oleh KASN terlebih dahulu.
“Rekom yang pertama kami tindak lanjuti dulu, baru kemudian rekom permohonan salter selanjutnya, itupun kalau memenuhi semua persyaratan, baru kita (KASN) rekom itu kita setujui,” tegas dia.
Sementara itu, Suharjono, Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya belum bisa memberikan tanggapan. Sebab, belum ada arahan dari atasannya. (MR/AJ)
