maduraindepth.com – Puluhan petani yang mengatasnamakan Aliansi Petani Peduli Sampang (APPS) mendatangi Komisi II DPRD setempat, Selasa (20/22). Kedatangan mereka mengeluhkan soal kelangkaan pupuk subsidi yang diduga ulah oknum mafia.
Terlebih, pupuk jenis urea yang menjadi kebutuhan dasar saat memasuki musim tanam. Untuk itu, mereka melakukan audiensi dengan Dinas Pertanian, Distributor, Pupuk Indonesia serta Komisi II DPRD Sampang guna menyampaikan keluhannya.
“Sejauh ini, alokasi pupuk masih amburadul dan diduga tanpa menggunakan acuan. Sebab, di sejumlah daerah atau kecamatan, itu tidak sama,” ucap Ketua APPS, Nidomudin, usai pertemuan di ruang Komisi Besar DPRD Sampang.
Dia menyampaikan, tiga tahun lalu, pada 2019, kuota pupuk di Sampang sebanyak 19 ribu ton. Kala itu para petani di Sampang dikatakan tidak mengalami kelangkaan pupuk.
Sementara, pada tahun ini, kuota sekitar 24 ribu ton pupuk masih belum cukup alias terjadi kelangkaan. Pihaknya curiga saat ini ada indikasi permainan pupuk di Sampang.
“Jika nanti ketika ada kebocoran, pasti akan segera diketahui,” singkatnya.
Maka dari, pihaknya meminta sistem penebusan pupuk kedepannya dilakukan oleh kelompok tani dengan sistem satu pintu. Yaitu melalui pengurus atau rekomendasi dari kelompok tani.
Sebab, kata dia, ada banyak laporan dari petani, saat hendak menebus jatah pupuknya, ternyata sudah tertebus. “Kami heran, siapa yang menebus pupuknya? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya ada permainan terselubung dalam urusan pupuk di Sampang,” terangnya.
Kelangkaan Pupuk Disebabkan Banyak Faktor
Sementara Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin menyampaikan, kedatangan petani ke Komisi II sebagai bentuk keluh kesahnya, karena kesulitan mendapatkan pupuk subsidi terlebih di musim tanam saat ini.
Dengan kedatangan para petani, pihaknya mengaku sengaja mendatangkan pihak Dinas Pertanian, produsen dari Pupuk Indonesia, Distributor, kios serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sampang guna mencari solusi bersama.
“Kita mencoba mengurai benang kusutnya. Ternyata kelangkaan pupuk itu disebabkan banyak faktor. Diantaranya pengurangan kuota pupuk serta banyak data petani yang masih belum terinput di RDKK, sehingga petani menjerit karena tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agus Husnul Yakin ikut menyimpulkan, beberapa pihak juga harus lebih intensif melakukan komunikasi, terlebih antara pihak kios dan petani dalam urusan penebusan pupuk. Sehingga penyaluran pupuk kedepannya terkonfirmasi lebih awal dan tidak terjadi layaknya petak umpet.
“Kami ingin memastikan di kios itu ada penanda kerja kewilayahan dan jenis pupuk untuk komoditi. Nah, tadi kami rekomendasikan itu agar penanda dipajang di depan kios, supaya semua orang dapat memahami dan mengetahuinya,” imbuhnya.
Dia menilai, ada yang lebih miris terkait tataniaga pupuk, yaitu kewenangan Dinas Perdagangan (Disperindag) yang hanya memantau harga saja. Disperindag tidak ikut memantau ke dalam teknis penyaluran pupuk kepada para petani selama ini.
Sementara, ada tiga kementerian yaitu Kementerian Pertanian yang memiliki para petani sebagai objek pertanian, serta Kementerian Perdagangan yang menjadi tugasnya dalam tataniaga, serta Kementerian BUMN sebagai penyedia pupuk. Seharusnya, kata Agus, saling intensif berkomunikasi tentang persoalan di bawah, sehingga tidak terkesan saling lempar.
“Kenyatannya kondisi saat ini hanya Dinas Pertanian saja yang menjadi tempat keluh kesah dalam persoalan kelangkaan pupuk,” pungkasnya. (Alim/MH)
Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
