maduraindepth.com — Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan perlunya percepatan pembangunan yang lebih terukur dan berdampak langsung pada masyarakat, menyusul masih tingginya angka kemiskinan serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Isu strategis tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Kecamatan Tambelangan, Selasa (27/1/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan (Wawan), menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh keluar dari tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Ketiganya dinilai saling berkaitan dan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang menunjukkan tren peningkatan dari 64,86 pada 2021 menjadi 67,23 pada 2025, Yuliadi menilai capaian tersebut masih berada pada kategori sedang. Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Sampang pada 2025 tercatat masih di level 20,61 persen dan belum sesuai target RPJMD.
“Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Pembangunan harus dipercepat dan difokuskan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Wawan.
Musrenbang kecamatan ini menjadi ruang penting penyelarasan aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah daerah. Camat Tambelangan, Ach. Farijji, menyampaikan bahwa seluruh usulan yang dibahas merupakan hasil penjaringan berjenjang dari Musrenbang desa.
“Usulan yang kami sampaikan mayoritas berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Harapannya, kebutuhan dasar warga Tambelangan bisa diakomodasi secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Ach. Farijji.
Ia juga menegaskan peran strategis Kecamatan Tambelangan sebagai daerah penyangga kawasan agropolitan Banyuates dengan komoditas hortikultura unggulan, namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan akses air bersih yang memadai.
Dari unsur legislatif, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Mahfud, menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas SDM.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada pembangunan jalan atau gedung. Peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan pelayanan publik harus berjalan seiring agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Mahfud.
Di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya dana transfer pusat, Pemkab Sampang menegaskan pentingnya skala prioritas, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat agar RKPD 2027 menjadi dokumen perencanaan yang realistis, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.(Poer/MH)
