Licin dan Berbatu, Akses Jalan Potoan Daja Dikeluhkan

Jalan rusak
Akses jalan rusak di Potoan Daja, Pamekasan. (FOTO: RUK/MI)

maduraindepth.com – Akses jalan desa di Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten, Pamekasan, Madura mendapat sorotan dari warga setempat. Pasalnya, jalan licin dan berbatu saat diguyur hujan tersebut tidak kunjung dapat perbaikan, Senin (14/12).

Abdurrahman, warga Potoan Daja, Pamekasan mengatakan bahwa akses jalan yang mengarah ke tempat tinggalnya sudah lama rusak. Apalagi, pada musim penghujan.


“Akses jalan Desa dengan panjang sekitar 500 meter banyak orang yang jatuh karena licin dan rusak, tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah desa (Pemdes) dan pemerintah kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

Menurutnya, sekitar tiga tahun jalan rusak dibiarkan begitu saja oleh kepala desa. Perbaikan hanya dilakukan di jalan yang menuju rumahnya sendiri sampai di-hotmix (HK).

Warga Desa Potoan Daya yang juga menjadi Ketua umum forum aspirasi rakyat Madura (Fara) itu juga menjelaskan, bahwa pemerintah tidak memaksimalkan ADD dan DD. Sehingga ia meminta kepada penegak hukum dan inspektorat untuk menaudit terkhusus Desa Potoan Daya.

“Atau nanti kami yang akan datang dengan cara audiensi dan gerakan aksi,” imbuhnya.

Padahal ketua DPRD Kabupaten Pamekasan itu berasal dari Desa Potoan Daya. “Kok tidak melirik dan diajukan ke pihak eksekutif terkait anggaran perbaikan infrastruktur jalan ini,” tambah Rahman.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Potoan Daja, Pamekasan Rofiuddin menjelaskan, perbaikan akses jalan di Desa Potoan sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi selalu mendapat kendala, diantaranya karena pandemi COVID-19,

Baca juga:  Simpan Narkoba Dalam Songkok, Warga Lenteng Diringkus Polisi

“Tahun 2016 anggaran makadam gagal karena akses satu petak tidak diizinkan, pada tahun 2017 dianggarkan makadam tapi tetap tidak dikasih, 2018 baru bisa diizinkan oleh pemiliknya dan langsung dimakadam, 2019 fokus pembangunan drainase,” terangnya.

“Pada tahun 2020 rencana aspal tapi terkendala COVID-19 (dana tersalur ke BLT-DD sebesar 60 persen dari total DD), bahkan sudah diarahkan ke Pokmas, sudah MPHD tapi terkendala administrasi di DEPL ke tahun 2021,” lanjutnya. (RUK/MH)