maduraindepth.com – Anggaran Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapat sorotan tajam dari Komisi I DPRD setempat. Pasalnya anggaran yang tembus Rp 11 miliar itu dinilai berada di atas kewajaran.
Menurut Ketua Komisi I, Ali Masykur, anggaran sebesar itu terlalu berlebihan dan terkesan buang-buang anggaran. “Menurut saya ini sangat aneh. Normalnya untuk anggaran kabupaten 2 miliar itu sudah fantastis, saya kira. Apa lagi sampe 11,6 miliar. Ini tidak masuk akal” bebernya.
Anggaran tersebut, kata Ali Masykur, salah satu diantaranya akan digunakan untuk membranding Pamekasan. Lanjut dia, meski alasannya Humas Pemkab mau berkerja sama dengan media televisi nasional, jumlah anggran 11 miliar masih terlalu besar.
“Mau kerjasama dengan TV swasta Nasional, yang yg sempat saya baca. Tapi ini bukan sistem kontrak dengan perusahaan tersebut, tapi ADV. Kalau ADV dia dapat pembagian lagi dari perusahaannya. Kalau kontrak, publik kan tahu misal kontraknya 150 juta, ditetapkan sudah,” jelas dia.
Sebab hal tersebut, pihaknya menolak anggaran yang direncanakan Humas Pemkab Pamekasan. Alasannya, disamping Humas Pemkab tidak pemiliki pendapatan asli daerah (PAD), program kerjanya tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.
“Anggaran untuk apa aja, salah satunya tentang branding pamekasan. Cuman komisi I menolak keras. Tidak hanya saya yg menolak, hampir semua orang, kita tolak karena tidak punya PADnya, dan kurang merakyat programnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, jika jumlah anggaran tersebut tetap dilanjutkan, maka komisi I berencana untuk melaporkan ke kepolisian dan kejaksaan pamekasan. Hal tersebut dilakukannya sebagi bentuk pengawasan.
“Sudah komitmen dari awal bahwa kalau dipaksakan, saya nanti akan lapor polisi, akan lapor kejaksaan sebagai bentuk pengawasan,” tegasnya. (RUK/MH)
