Dugaan Tipikor Proyek Gedung Dinkes Ditangan Polres, Tersangka Tak Kunjung Ditahan

0
102
Tipikor dinkes sumenep
Kasatreskrim Polres Sumenep, AKP Oscar S Stjo. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sampai saat ini masih berkutat di penyidik Kepolisian Resort (Polres) Sumenep.

Padahal kasus tersebut sudah sampai 6 tahun lamanya sejak dilaporkan pada tahun 2015 silam, sebelumnya inisial I dan A ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kini Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Sumenep dijabat oleh AKP Oscar S Setjo, menggantikan AKP Tego S Marwoto.

Nyatanya, kasus tersebut masih tertumpuk rapi, dan akan dilanjutkan oleh Kasatreskrim Polres Sumenep yang baru. Sedangkan, I dan A yang telah ditetaplan sebagai tersangka, sampai saat ini belum ditahan.

“Selama saya menjabat disini, saya berjanji akan melakukan secara maksimal terkait beberapa kasus yang belum selesai,” kata Oscar, saat dikonfirmasi terkait beberapa kasus yang menumpuk di Polres Sumenep, Kamis (30/1).

Diberitakan sebelumnya, pegiat anti korupsi, Junaidi, mengatakan, polisi memang sudah seharusnya menyelesaikan dugaan kasus korupsi tersebut.

Apalagi, kata Junaidi, salah satu dari dua tersangka itu diduga telah memenangkan lelang kontrak sebanyak 14 paket pekerjaan infrastruktur yang nilainya sekitar Rp 53 miliar pada tahun 2019.

ā€œDihawatirkan tersangka kembali mengerjakan proyek dan terindikasi tidak sesuai spek. Dan kenyataannya temuan saya terindikasi menyimpang pekerjaannya,ā€ kata Ketua Sumenep Coruption Watch (SCW) itu, Selasa (29/10/2019) lalu.

Berlanjut, Kepala Polres (Kapolres) Sumenep, AKBP Deddy Supriadi, saat dimintai konfirmasi terkait dugaan Tipikor proyek Gedung Dinkes tersebut akan menuntaskan sampai selesai.

“Jadi proses tindak pidana korupsi, kita berharap ini merupakan efek jera bagi pejabat negara atau pun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep,” katanya, usai gelar Konferensi Pers.

Ditanya soal penahan kedua tersangka, Deddy berdalih hal tersebut memiliki segi penilaian bagi penyidik sendiri dalam mengungkapkan kasus besar.

“Penahan itu di dalam proses tindak pidana tidak mutlak dilakukan, tergantung penilaian penyidik kepada tersangka yang bersangkutan. Misal, jika kepada yang bersangkutan saat diundang hadir, kemudian tidak menghambat data-data yang disemogakan, maka kita juga mempunyai nilai tersendiri untuk dilakukan penahan,” tutur dia.

Baginya, kasus Tipikor tidak sama dengan kasus kejahatan lainnya. Sebab, perlakuan kasus besar membutuhkan pendalaman yang optimal.

“Kalau kejahatan jalanan berbeda, karena itu mengganggu kesejahteraan masyarakat umum. Kalau tindak pidana korupsi memang secara spesifik perlakuannya juga berbeda, tapi kita bisa melihat dan menilai apakah yang bersangkutan kooperatif atau tidak,” ucap dia.

Dia juga mengakui, meski belum dilakukan penahanan pada kedua tersangka, namun sudah dalam proses pengumpulan berkas penting yang akan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

“Ini memang belum dilakukan penahanan karena masih proses pemberkasan, nanti akan dikirimkan ke Kejaksaan dan tergantung penelitian disana,” katanya.

Kendalanya, Deddy mengatakan, minimnya sejumlah jaksa yang ada di Kejari Sumenep, membuat hal itu dirasa kurang maksimal apabila harus menghabiskan masa penahan yang sangat lama.

“Karena mengingat juga jumlah jaksa yang minim, tentunya ketika kita melakukan penahanan akan menghabiskan masa penahan yang sangat lama,” jelas dia.

Diketahui, meski inisial I dan A telah dinaikkan statusnya dari saksi ke tersangka, nyatanya, laporan pemberkasan tak kunjung masuk di meja Kejari.

“Saat ini sudah dinaikkan statusnya dari saksi sebagai tersangka. Berkasnya belum masuk ke Kejaksaan,” pungkas Deddy. (MR/AJ)