maduraindepth.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, hingga kini belum ada kepastian terkait bantuan droping air bersih ke 62 daerah terdampak kekeringan. Alasannya, pengajuan anggaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum mendapat kejelasan.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Imam mengatakan, tahun ini pemerintah daerah tidak menganggarkan bantuan droping air bersih melalui APBD. Oleh karena itu, BPBD Sampang hanya mengandalkan bantuan dari Pemprov Jatim.
“Pakai anggaran daerah tidak mungkin, jadi kami sudah mengajukan ke BPBD Pemprov Jatim, tetapi hingga kini belum ada kejelasan,” jelasnya, Kamis (27/7).
Imam menambahkan, dalam pengajuan dana bantuan tersebut pihaknya menggunakan dua proposal sekaligus. Pengajuannya, ditujukan pada BPBD Jatim dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
“Sudah kami kirim surat beberapa minggu yang lalu, beserta data daerah kering kritis 2023 dan besaran anggaran,” ungkapnya.
Sementara, karena belum adanya kepastian dari pengajuan bantuan tersebut, pihaknya menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih. “Juli-Agustus masuk puncak musim kemarau 2023, jadi kami imbau warga tetap hemat menggunakan air utamanya bagi daerah yang masuk kering kritis,” katanya.
Diterangkan, pada musim kemarau tahun ini terdapat 92 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang yang berpotensi mengalami kekeringan. “Rinciannya ada 62 desa alami kering kritis, 15 desa berstatus kering langka, dan 15 desa kering langka terbatas,” pungkasnya. (Alim/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
