DPC Partai Demokrat Sampang Tegas Menolak dan Tak Akui Adanya KLB

135
Partai Demokrat
Ketua DPC Partai Demokrat Sampang H. Abdus Salam. (Foto: Dok/MI)

maduraindepth.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sampang H. Abdus Salam tetap berpegang teguh untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum. Termasuk menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3).

KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, direspon DPC Partai Demokrat Sampang sebagai kepentingan sepihak. Menurut H. Abdus Salam yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sampang itu, pihaknya memastikan tetap berpegang teguh untuk tidak mengikuti kegiatan yang bertujuan memecah belah persatuan di lingkungan internal Partai Demokrat.


“Kami tegaskan tidak ikut dalam KLB itu. Karena kami meyakini setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepartaian harus disertakan dengan surat rekomendasi partai,” ucapnya, Sabtu (6/3).

Dijelaskan, DPC Partai Demokrat Sampang tidak mengakui adanya Partai Demokrat versi KLB di Sibolangit itu. “Hasil dan adanya KLB itu, kami tidak mengakuinya,” H. Abdus Salam.

Saat ditanyakan tentang adanya ajakan dengan iming-iming uang untuk mengikuti KLB, pihaknya mengaku juga mendapat tawaran. Ajakan itu datang dari orang luar kepengurusan DPC Partai Demokrat Sampang yang berusaha mempengaruhi dengan isu-isu miring tentang kepengurusan AHY selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Sempat ada orang lain mencoba mencekoki kami tentang rapor minus AHY, sampai meminta nomor rekening,” ucapnya.

Baca juga:  Soal Sampah Pulau Mandangin, Banser Kumpulkan 2 Ton Dalam Dua Hari

Meski mendapat tawaran yang cukup menggiurkan, pihaknya menolak dan tidak mengindahkan ajakan itu. Abdus Salam menghimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat di Kabupaten Sampang agar tetap mengikuti dan patuh terhadap instruksi kepengurusan yang sah.

Sehingga tidak mengikuti ajakan pihak lain yang berdampak terhadap perpecahan di antara kader dan simpatisan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Kami saat ini kembali ke pada Kemenkumham RI, semua keputusan ada di sana. Kredibilitas dan integritas Menkumham dipertaruhkan dalam persoalan ini,” pungkasnya. (Alim/BAD)