maduraindepth.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep terus mengoptimalkan program pembinaan terhadap koperasi. Terutama, yang menjadi atensi prioritas adalah koperasi wanita (kopwan).
Berdasar data termutakhir yang dicatat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tersebut, ada sebanyak 1.556 koperasi di Kota Keris. Sedangkan, untuk kopwan yang aktif dilakukan pembinaan, yaitu sebanyak 345 koperasi primer.
Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep Moh. Ramli mengungkapkan, ratusan kopwan primer itu dipastikan terkelola dengan baik. Bahkan, saat ini telah terbentuk forum kopwan secara terstruktur mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Dijelaskan, masing-masing kopwan primer yang tersebar di sejumlah kecamatan di Bumi Sumekar, bergabung dalam forum kopwan tingkat kabupaten. Forum tersebut, diberi nama Kopwan Sekunder Ayu Mandiri.
“Forum kopwan itu rutin mengadakan pertemuan. Kegiatan tersebut, kami fasilitasi di Aula Diskop UKM Perindag,” ungkapnya, Jumat (13/12).
Ramli menyebutkan, pertemuan forum kopwan ini bertujuan untuk saling menyampaikan aspirasi dan informasi. Sehingga, kemudian dapat diajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan keberlanjutan kopwan di Kabupaten Sumenep.
“Terakhir kali mengadakan pertemuan, yaitu tanggal 10 Desember kemarin. Ada banyak aspirasi dan informasi yang disampaikan dalam forum itu,” katanya.
Mengenai rekomendasi yang disampaikan oleh forum kopwan kepada pemerintah daerah, yaitu meminta Diskop UKM Perindag Sumenep agar turun langsung ke bawah untuk memberikan pembinaan. Dengan begitu, maka forum kopwan di tingkat kecamatan, bisa berdiskusi lebih mendalam mengenai rencana dan kendala yang terjadi di lapangan.
“Kami nyatakan siap. Transportasi untuk turun ke semua kecamatan bersama forum kopwan, akan kami fasilitasi,” ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Diskop UKM Perindag Sumenep akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis. Tentunya, hal itu dilakukan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
Menurut Ramli, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan koperasi. Seperti pengelolaan keuangan yang harus mengacu pada regulasi.
“Pada regulasi yang baru, ada istilah open loop dan close loop,” ucapnya.
Untuk ketentuan open loop, yaitu harus dilakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat anggota koperasi membuka ruang simpan pinjam di luar keanggotaan. Kebijakan ini, bertujuan agar sistem koperasi lebih terbuka mengenai kerja sama dengan pihak eksternal.
“Khususnya, berkaitan dengan akses pendanaan atau transaksi bisnis,” terangnya.
Rekomendasi lain yang disampaikan oleh forum kopwan kepada pemerintah daerah, yakni meminta agar dilibatkan proses realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, MBG merupakan program unggulan yang digagas oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.
“Kopwan menyatakan siap jika di berdayakan dan dilibatkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di sisi pengadaan. Mulai dari pengadaan bahan baku maupun produk pembuatan makanan,” tuturnya.
Forum kopwan juga meminta agar peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 2025 lebih disemarakkan. Rencana kegiatan di dalamnya, meliputi bhakti sosial, donor darah, syukuran, hingga upacara Hari Puncak Harkopnas di halaman Pemkab Sumenep.
“Semua aspirasi akan kami tindak lanjuti. Supaya, kopwan di Sumenep bisa terus maju lebih baik,” pungkasnya. (bus/Aj)
