maduraondepth.com – Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Permata Syariah di Pendopo Trunojoyo, Rabu (3/2) kemarin. Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Bupati Slamet Junaidi, Wabup Abdullah Hidayat dan Sekda Yuliadi Setiawan.
Direktur Utama (Dirut) BPRS BAS Kabupaten Sampang Syaifullah Asyik menyampaikan, penandatanganan dokumen MoU tersebut dilaksanakan setelah melalui beberapa proses kajian. Salah satunya dengan alasan Bank Permata Syariah bisa memberikan fasilitas yang tidak sama dengan Bank Muamalat lainnya.
“Kami telah mempresentasikan bank muamalat lainnya. Namun dalam keputusannya telah disepakati untuk memilih Bank Permata Syariah,” terangnya.
Guna meningkatkan manajemen pelayanan yang lebih baik, BPRS BAS akan meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dengan cara memberikan fasiltas teknologi. Salah satunya adalah memberikan fasilitas persediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
“Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Sampang) dan masyarakat untuk bersama-sama memajukan BAS agar sejajar dengan bank syariah lainnya,” harapnya.
Terkait MoU kedua bank tersebut, Bupati Slamet Junaidi memberi support terhadap program yang telah direncanakan oleh BPRS.
“Terimakasih atas dukungan dan kepercayaan sehingga terbangun kesepakatan bersama dengan penandatanganan MoU. Kedepan kami berharap BPRS mampu menjadi salah satu bank terbesar untuk keberlangsungan usaha yang terus bertumbuh dan berkembang,” harap H. Idi.
Menurut H. Idi, MoU yang diteken kedua belah pihak tersebut merupakan suatu terobosan untuk melakukan inovasi dan kemudahan. Dengan kepemimpinan Dirut yang baru ada perkembangan yang bagus untuk pertumbuhan BPRS BAS.
“Tugas berat yang diemban harus bisa dilewati dengan sungguh-sungguh agar capaian dan targetnya bisa tercapai,” pesannya.
Ditegaskan, agar capaian dan targetnya bisa terpenuhi, H. Idi menyarankan agar BPRS BAS harus lepas dari intervensi siapapun untuk menjalankan bisnisnya. “Termasuk intervensi dari kami,” tegasnya.
H. Idi mengungkapkan, beberapa perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam melaksanakan kegiatan di Sampang tidak memiliki shorebase dan workshop maintenance untuk meningkatkan PAD dari sektor migas.
“Untuk itu, tentunya melalui BUMD Sampang, pemerintah berusaha agar K3S yang beroperasi di Sampang dapat menggunakan shorebase dan workshop maintenance agar mendapatkan deviden dalam meningkatkan PAD dan penyerapan tenaga kerja di Sampang.” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Pada momentum tersebut juga dilakukan penyerahan Coorporate Social Responsibility (CSR) dari UPZDK Permata Bank Syariah. (RIF/MH)
