Bertemu Pimpinan Kantor BPJS Kesehatan, Ini yang Dibahas LKNU Sampang

0
126
Moh Hasan Jailani (berkopiah hitam) diterima kepala kantor BPJS Sampang Ita Risanti di kantornya, Senin 16 September 2019. (LKNU for MI)

maduraindepth.com – Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Sampang melakukan silaturahmi ke Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat, Senin (16/9/2019) lalu. Kedatangan Ketua LKNU Moh Hasan Jailani bersama pengurus disambut hangat oleh kepala kantor BPJS Kesehatan Cabang Sampang Ita Risanti.

“Sebagai lembaga yang menangani bidang kesehatan, tentu kami harus menjalin silaturahmi atau kemitraan dengan beberapa lembaga terkait seperti BPJS ini,” ucapnya, kepada maduraindepth.com.

Pria yang familiar dengan sebutan Tretan Mamak ini menjelaskan, pertemuannya dengan kepala kantor BPJS Kesehatan membahas banyak hal terutama yang berkaitan dengan layanan BPJS kesehatan bagi warga Nahdliyyin.

“Ke depan LKNU bersama Muslimat dan Fatayat NU akan bersinergi dengan kantor cabang BPJS dalam hal advokasi dan layanan kartu BPJS kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, kepala kantor BPJS kesehatan cabang Sampang Ita Risanti sangat mengapresiasi kedatangan pengurus LKNU. Dirinya mengaku baru mengetahui kalau di NU ada lembaga khusus yang mengurusi masalah kesehatan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada LKNU Sampang dan salam hormat dan takdzim kepada ketua PCNU Sampang. Insya Allah kami akan mengagendakan bersilaturahmi ke kantor PCNU,” ucap Ita.

Dijelaskan Ita, masyarakat Sampang 80 persen memakai BPJS kesehatan kelas tiga atau subsidi pemerintah, sementara 20 persen yang menggunakan BPJS mandiri.

“Jadi sebenarnya aksi penolakan beberapa hari lalu tidak berdampak langsung kepada masyarakat bawah. Karena yang diusulkan pemerintah pusat kenaikan iuran BPJS kesehatan yang mandiri, yakni kelas 1 dan 2,” terangnya.

Disamping itu kata Ita, banyak pelanggan yang menunggak dan bahkan tidak bayar sama sekali. Sebab itu, penerima BPJS non mandiri perlu didata ulang agar tepat sasaran. “Karena yang terjadi, banyak masyarakat yang kaya mendapatkan BPJS yang dari pemerintah (non mandiri), sementara yang betul-betul miskin tidak dapat. (FD/AW)