maduraindepth.com – Perjuangkan kesejahteraan guru swasta di madrasah, Forum Guru Sertifikasi Non Impassing (FGSNI) menggelar audiensi dan koordinasi dengan sejumlah pihak, Rabu (7/6). Meliputi koordinasi dengan Komisi VIII dan sejumlah fraksi di DPR RI dan Dirjen Pendis Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Ketua Umum FGSNI, Agus menjelaskan, audiensi dan koordinasi yang dilakukan merupakan upaya mendobrak regulasi program impassing yang lama stagnan di Kemenag RI. Menurut dia, upaya tersebut tidak sia-sia.
“Kita bersafari ke berbagai pihak terkait, seperti Banggar DPR RI, Ketua MPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR, Komisi VIII dan juga eksekutif seperti kementrian PPN/Bappenas RI dan Kementrian RI,” ucap Agus.
Dia menyebut, penyetaran jabatan dan golongan bagi guru swasta bersertifikat menjadi setara dengan golongan PNS patut diperjuangkan. Oleh karena itu, FGSNI selama ini memperjuangkan peningkatan kesejahteraan seluruh guru swasta di madrasah dengan program impassing.
“FGSNI berjuang tanpa pamrih untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh guru sertifikasi yang belum impassing di madrasah di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Agus mengatakan, hasil audiensi dan koordinasi dengan sejumlah pihak tersebut membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. “Kita sukses untuk mengajukan mata anggaran impassing 2023 untuk seluruh guru swasta sertifikasi yang belum impassing di seluruh Indonesia. Harapannya hari ini anggaran impassing di ketok di rapat Komisi VIII,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Prof Ashabul Kahfi memastikan anggaran impassing akan masuk tahun ini. “Saya sampaikan dan memastikan masuk tuh anggaran,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, FGSNI juga telah melakukan pertemuan dengan Fraksi PKB DPR RI. Termasuk beraudiensi dengan Direktir GTK Kemenag RI, Dr H Zain di Tangerang Selatan.
Koordinasi tersebut diikuti perwakilan pengurus 10 Kabupaten/Kota se Indonesia. Juga diikuti Pengurus Pusat FGSNI, seperti Sekjen Munadhiro, Tedi Malik, Tim IT dan lainnya. (*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
