maduraindepth.com – Bupati Slamet Junaidi mengungkapkan, penerapan sistem Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Sampang tidak bisa dicapai secara instan. Menurutnya, membangun sistem tersebut membutuhkan waktu, ketelitian dan kesabaran. Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi Kebijakan SDI dan Bimtek Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Ballroom Amartahills and Resort, Kota Batu, Rabu (28/9).
Slamet Junaidi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen ikut serta mewujudkan integritas ketersediaan data yang berkualitas dan akurat. Hal itu sebagaimana amanat Undang-undnag (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dia menilai, jaringan informasi geospasial memiliki nilai strategis. Karena melalui sistem ini, data dan informasi pembangunan Sampang dapat dimonitor dan divisualkan di fasilitas smart room. “Maka perlu ketelitian dan kesabaran karena saat ini sedang dibangun,” terangnya.
Orang nomor wahid di Kabupaten Sampang itu mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menghambat SDI. Diantaranya, infrastruktur digital dan masih banyak data yang harus distandarisasi dan disinergikan. Belum lagi terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang harus segera diselesaikan.
“Kami upayakan Geoportal ini terintergrasi dengan jaringan informasi geospasial nasional, sekaligus terkoneksi dengan Smart-IDI sebagai etalase Sampang satu data,” ujarnya.
Sampang Sudah Punya SIG4TA
Sementara Kepala Bappelitbangda, Hanik Laila menjelaskan, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan menyamakan pemahaman terhadap SDI dan penyelenggaraan informasi geospasial daerah. Sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data, sesuai peraturan undang-undang.
Hanik Laila mamaparkan, sebenarnya Kabupaten Sampang sudah melaunching aplikasi Sistem Integrasi Geospasial Untuk Sampang Satu Data (SIG4TA). Pemerintah daerah hanya tinggal mengintegrasikan ke informasi geospasial tersebut.
Menurutnya, hal itu diberlakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengefektifkan pembangunan berbasis data yang akurat. “Bimtek ini untuk meningkatkan kemampuan operator dalam melakukan penginputan data di setiap OPD nantinya,” paparnya.
Sekadar diketahui, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat diakses kembali oleh pengguna data. (Alim/MH)
