maduraindepth.com – Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyampaikan pemandangan umum (PU) atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2022 dalam rapat paripurna, Senin (22/8).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sampang, Fadol, Wakil Ketua I, II dan III tersebut dihadiri Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat bersama anggota DPRD lainnya.
Fadol menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan rapat ke-14 hari kedua. Dalam rapat ini juga diagendakan mendengar jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sampang.
“Ada delapan fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan umumnya mengenai rancangan Perubahan APBD 2022” ujarnya.
APBD Perubahan untuk Penanganan Masalah Strategis
Ketua Fraksi PKB Ahmad Baihaki menyampaikan, fraksinya mengharap pemerintah memantapkan kebijakan penggunaan anggaran. Sehingga P-APBD 2022 mencapai target secara maksimal.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertampung dalam RAPBD perubahan 2022. Baik merupakan hasil rapat kerja komisi, rekomendasi Banggar maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD setempat.
“Kebijakan anggaran 2022 harus mencerminkan kepedulian pada kesejahteraan masyarakat sehingga kepercayaan pada pemerintah meningkat,” tegasnya.
Baihaki menyampaikan, Fraksi PKB menginginkan APBD perubahan 2022 tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum perubahan APBD 2022 yang ada. “Kegiatan dalam perubahan APBD tetap ditujukan pada proses penangan masalah-masalah yang dianggap strategis, serta mengarah pada skala prioritas bagi pembangunan daerah dan sesuai amanat undang-undang,” ucapnya.
PAD Naik Turun
Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat mengatakan, total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang pada P-APBD 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 17 miliar dari anggaran semula Rp 1 triliun atau naik 1 persen.
“Kenaikan pendapatan daerah berasal dari sektor pendapatan dana transfer pemerintah provinsi sebesar 51 persen dan pendapatan dana kapitasi JKN 10 persen,” ucapnya.
Sementara dari sektor pajak daerah pada P-APBD 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari anggaran semula.
“Anggaran belanja daerah alami kenaikan sekitar Rp 151,6 miliar jadi Rp 2 triliun. Rinciannya belanja operasi alami kenaikan 3 persen, belanja modal 23 persen dan belanja tidak terduga naik 105 persen,” terangnya.
Di sisi lain pihaknya tidak menampik bahwa, pada sektor PAD mengalami penurunan sebesar 5 persen yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RSUD Ketapang). Di sektor ini mengalami penurunan target pendapatan sebesar 24 persen.
“Penurunan PAD 3 persen pada pendapatan lain-lain yang sah, seperti pendapatan bunga deposito dilakukan penghapusan target,” pungkasnya. (Alim/MH)
