maduraindepth.com – Bupati Baddrut Tamam menyatakan siap meminimalisir adanya potensi korupsi di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pernyataan ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Rakor optimalisasi penyerapan anggaran di tengah pandemi COVID-19, Senin (28/9).
“Syarat utama Kabupaten Pamekasan bersih atau tidak bersihnya dimulai dari komitmen pimpinan, dimulai dari aparatur sipil yang juga berkomitmen, baru kemudian partisipasi masyarakat,” ujar Baddrut Tamam usai pertemuan di Mandhapa Agung Ronggo Sukowati.
Dalam dua tahun kepemimpinannya, Baddrut mengaku bekerja secara profesional dengan terus berkomitmen memberi pelayanan tanpa korupsi. Menurutnya, mustahil mewujudkan sila kelima jika pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak bersih.
“Tidak mungkin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh kabupaten ini jika pelayanannya tidak bersih. Cara inilah yang terus kami upayakan sampai dua tahun kepemimpinan,” tandasnya.
Dengan komitmen bersih dari korupsi, Baddrut berjanji akan terus membangun Bumi Gerbang Salam itu agar berdaya saing dengan kabupaten lainnya di negeri ini. “Baru kemudian saya akan mendorong kabupaten Pamekasan ini berdaya saing dengan kabupaten lain di Indonesia,” katanya.
Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyatakan Pamekasan tidak bisa memastikan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya karena harus ada implementasi dari komitmen pimpinan daerah.
“Kami tidak bisa melihat bebas tidaknya. Kami melihat dua hal, pertama ada komitmen tidak dari pimpinan daerah untuk anti korupsi, kedua komitmen itu diimplementasikan dalam program apa saja,” ungkapnya.
Pria kelahiran Sumenep itu ingin tahu lebih mendalam mengenai bagaimana komitmen Pemkab Pamekasan dalam mencegah korupsi. Seperti dengan pelayanan satu atap di Pamekasan.
“Selebihnya yang rentan terjadi korupsi itu mulai dari SDM mutasi, kenaikan pangkat, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan dan daerah,” imbuhnya.
Kendati demikian, Nurul Ghufron tetap meyakini komitmen Baddrut Tamam tersebut. Dia optimis program-program yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik.
“Jangan takut, siapapun menggunakan anggaran untuk mengembangkan ekonomi di daerah,” saran Ghufron.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) tersebut mengungkapkan, kebanyakan penangkapan tersangka kasus korupsi di daerah terbilang masih level kecil. Tapi, kata dia, jika diakumulasi bisa menjadi besar. Sebab itu dia meminta kepada pimpinan kepala daerah untuk mencegah praktik korup.
“Kalau penangkapan penindakan memang levelnya Rp 1 miliar ke atas. Biasanya banyak di level kementerian yang dilakukan penangkapan. Tapi bukan tidak kemudian daerah juga dilupakan,” pungkasnya. (Adv)
(RUK/MH)
