maduraindepth.com – Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) kian optimal. Hal tersebut, dibuktikan dengan berbagai kontribusi yang telah diberikan selama 22 tahun mengelola industri hulu migas.
Secara garis besar, kontribusi utama yang diberikan SKK Migas dari hasil industri hulu migas yaitu berupa penerimaan negara. Bahkan di samping itu, keberadaan industri hulu migas juga memberikan peran aktif terhadap upaya peningkatan perekonomian nasional.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, melalui Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengungkapkan, bahwa kontribusi institusinya sangat banyak. Khususnya, yang diberikan terhadap negara dan masyarakat dari hasil industri hulu migas.
Selama 22 tahun pengelolaan industri hulu migas berlangsung sampai sekarang, sudah mampu memberikan kontribusi berupa penerimaan negara hingga mencapai Rp 5 ribu triliun. Sedangkan, pada tahun 2023, pendapatan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp 219 triliun.
“Pada semester I tahun 2024, capaiannya telah mencapai Rp 114 triliun,” ungkapnya kepada maduraindepth.com, Rabu (7/8).
Kontribusi industri hulu migas, tidak sekadar masuk ke pemerintah pusat menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tetapi, juga didistribusikan ke daerah menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Terutama, bagi daerah penghasil migas yang memang diatur sesuai regulasi untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH) migas. Hal tersebut, tentunya dapat menjadi penopang pembangunan daerah melalui APBD.
“SKK Migas mencatat dampak positif industri hulu migas meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah sebesar 60,5 persen,” sebutnya.
Sementara di sisi lain, SKK Migas juga memberikan multiplier effect dengan menggerakkan perekonomian daerah. Khususnya, di sekitar wilayah operasi industri hulu migas. Disampaikan, bahwa tahun ini prognosa investasi hulu migas sekitar US$ 16,1 miliar. Dari angka tersebut, potensi nilai tambahnya yaitu US$ 87 miliar alias sekitar Rp 1.300 triliun
“Multiplier effect industri hulu migas, terlihat dari setiap 1 dolar yang dibelanjakan memberikan nilai tambah 5,4 kali. Hal itu terdiri atas forward linkage 3,9 kali dan backward linkage 1,5 kali,” jelasnya.
Hudi menyampaikan, penggunaan DBH migas yang masuk ke pemerintah pusat hingga daerah dapat dikelola secara penuh menjadi berbagai program. Maka dari itu, diharapkan bisa memperkuat kemampuan APBN dan APBD untuk merealisasikan program pembangunan. Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
SKK Migas-KKKS Mendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
SKK Migas tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkan program corporate social responsibility (CSR). Meski begitu, institusi yang dibentuk negara tersebut konsisten mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (PPM). Kegiatannya, dapat berupa bantuan infrastruktur, program mengurangi stunting, hingga beasiswa dan lain sebagainya.
Mengenai program PPM yang dilaksanakan KKKS, selalu melibatkan masyarakat di wilayah sekitar operasi hulu migas. Seperti program di bidang peningkatan perekonomian yang menyentuh langsung terhadap kalangan pedagang atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan sebagainya.
“Semisal di Sampang, Madura, contoh kegiatan PPM yang dilakukan HCML adalah memberdayakan ekonomi warga di Kepulauan Desa Mandangin. Programnya berbentuk pelatihan mekanik terhadap pemuda. Serta, pelatihan pengemasan dan pemasaran produk olahan makanan,” tuturnya.
Contoh lain dari kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh SKK Migas bersama KKKS, yakni mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal melalui optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa (Bumdes). Program serupa, dilaksanakan oleh Kangean Energy Indonesia (KEI).
“Sejak Tahun 2022 sampai sekarang, KKKS KEI melakukan pendampingan Bumdes Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Harapannya, dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi desa,” katanya.
Kontribusi SKK Migas-KKKS dalam upaya pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan selama puluhan tahun sampai sekarang. Sehingga, lanjut Hudi, jumlah pelaku usaha yang merasakan manfaat program tersebut dipastikan mencapai ribuan orang.
“Pemberdayaan usaha rakyat, tidak hanya melalui kegiatan PPM. Tetapi, keberpihakan SKK Migas dan industri hulu migas dilakukan pula melalui porsi pengadaan barang jasa kepada UMKM dalam program TKDN (tingkat komponen dalam negeri),” tegasnya.
SKK Migas-KKKS Hadirkan Forum Kapnas untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi
Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi rakyat, SKK Migas bersama KKKS membentuk Forum Kapasitas Nasional (Kapnas). Forum ini, mimiliki beberapa tujuan besar yang mengarah pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat.
Pertama, yakni bertujuan untuk meningkatkan kapasitas industri hulu migas nasional. Mulai dari perusahaan besar, UMKM, hingga tenaga kerja lokal. Sehingga, bisa bersaing dan memberikan kontribusi optimal dalam berbagai proyek hulu migas.
Tujuan lain, adalah untuk mendorong penggunaan TKDN. Dengan begitu, diharapkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri yang berkaitan dengan proyek hulu migas menjadi semakin besar serta memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Selanjutnya, Forum Kapnas juga bertujuan untuk memperkuat rantai pasok domestik. Melalui hal tersebut, maka diharapkan bisa membangun ekosistem industri hulu migas yang kuat dan mandiri.
Tujuan selanjutnya, adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Menurut Hudi, semakin banyak proyek hulu migas yang melibatkan industri dalam negeri, maka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar wilayah operasi juga akan terbuka semakin luas.
“Forum Kapnas, juga memiliki tujuan untuk mendukung program pemerintah. Seperti program substitusi impor dan pengembangan industri nasional,” ucapnya.
Sementara itu, forum ini aktif membangun jejaring bisnis. Sehingga, dapat menjadi mediator antara perusahaan besar, UMKM, serta berbagai stakeholder yang lain. Dengan demikian, kesempatan untuk menjalin kerja sama antarpihak menjadi semakin besar.
“Forum Kapnas juga memberikan informasi terkini mengenai teknologi dan perkembangan industri hulu migas, serta peluang bisnis yang ada,” jelasnya.
Pada sisi yang lain, dukungan SKK Migas terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan di daerah, yakni bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sesuai ketentuan yang ditetapkan, pengadaan barang dan jasa yang besarnya dibawah USD 1 juta atau di bawah Rp 10 miliar, maka harus dikerjakan oleh perusahaan lokal di provinsi wilayah kerja hulu migas.
“Untuk pengadaan besar yang hanya bisa dikerjakan perusahaan dari Jakarta, maka diminta untuk menggandeng perusaahan lokal,” tuturnya.
Berkaitan dengan kontribusi industri hulu migas berupa penerimaan daerah, kini dapat dirasakan oleh Kabupaten Sumenep. Hal itu, dapat dilihat melalui data DBH migas yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumenep.
Tahun 2023, DBH minyak bumi untuk Kota Keris mencapai sebesar Rp 32.979.328.000. Sedangkan DBH gas bumi mencapai sebesar Rp 8.011.533.000. (bus/*)
