maduraindepth.com – Pelaku usaha tingkat desa yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Madura, serta Batu dan Malang mendapatkan kesempatan untuk meningkat pengetahuan dalam mengelola bisnis.
Mereka mendapatkan pembinaan dari akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Program pembinaan ini bekerjasama dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rektor UTM, Muh Syarif menyampaikan bahwa pembinaan terhadap BUMDes sejalan dengan tujuan kampus, yakni UTM harus bisa memberikan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Sehingga pengelolaan bisnis bisa membawa transformasi dan perubahan pada lingkungan sosial.
“Untuk mengambangkan BUMDes harus melihat potensi desa. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, baik berupa usaha jasa atau komoditi. Pendampingan ini juga melibatkan mahasiswa dari Kuliah Kerja Nyata (KKN),” katanya di Gedung Rektorat, Selasa (9/8).
Sementara itu, Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu RI, Adriyanto mengatakan, pihaknya mendukung penuh atas program pendampingan BUMDes yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM. Pihaknya pun akan membantu dalam memperkuat pengelolaan keuangan BUMDes.
“Melalui kampus ini nanti mereka akan mendapatkan bimbingan dan solusi untuk meningkatan potensi lokalnya,” katanya.
Menurut Adriyanto, saat ini pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana desa dengan harapan bisa dimanfaatkan lebih maksimal dalam pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kualitas SDM di desa. Sehingga pengelolaan usahanya bisa lebih baik. “Agar pengelolanya lebih baik, potensinya juga terus digali dan dicari,” imbuhnya.
BUMDes Penghasil Uang, Tapi Belum Jalan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM, Sutikno mengungkapkan bahwa BUMDes merupakan wadah bisnis penghasil uang yang dapat berkontribusi pada pendapatan desa. Namun persoalannya, keberadaan BUMDes belum sepenuhnya bisa memberikan kontribusi pada desa. Sebab, anggota BUMDes hanya menjadi tukang catat, belum berpikir bagaimana BUMDes bisa menghasilkan produk yang dijual secara meluas.
Sutikno menambahkan, sumber daya manusia yang mengelola BUMDes sejalan dengan data yang ada secara nasional, yakni 70 persen pendidikannya lulusan Sekolah Dasar (SD). Sehingga menjadi salah satu sebab BUMDes belum bisa berjalan secara optimal.
“Di desa bukan tidak ada yang pinter dan lulusan sarjana. Ada, tapi mereka lebih memilih keluar dari desa untuk mencari penghasilan yang lebih besar,” ujarnya.
Dengan persoalan tersebut Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM merasa terpanggil untuk memberikan pendampingan dan sentuhan akademisi kepada BUMDes, bagaimana cara menjalankan usaha dengan baik, serta bekerja sama dengan DJPK Kemenkeu.
“Kita mendampingi 100 BUMDes dari enam kabupaten dan kota. Yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Malang dan Kota Batu,” ucapnya. (MI-22/MH)
