maduraindepth.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan menghimbau mayarakat untuk tetap tenang selama masa covid-19 dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan (protkes).
Dalam bentuk memutus mata rantai penyebaran virus corona pemerintah akan memberikan vaksin terhadap seluruh rakyat wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Hal itu menjadi harapan besar Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Mohammad Fahad agar vaksinasi bermanfaat bagi masyarakat di Pulau Madura paling ujung barat tersebut.
“Mudah-mudahan masyarakat dengan adanya vaksin, virus corona (covid-19) sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat Bangkalan dinyatakan sehat semua,” kata politisi partai Gerindra itu, Kamis (14/1).
Lanjut pria asal Kecamatan Burneh itu, bahwa bupati Bangkalan sudah menyampaikan ketika vaksin ini tiba di Bangkalan para pemimpin daerah nanti akan memberikan contoh untuk divaksin terlebih dahulu agar masyarakat lebih yakin dan lebih berikhtiar dengan adanya vaksin yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Bahkan dirinya juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ketika vaksin ini masih belum didistribusikan, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker.
“Ketika sudah melakukan hal tersebut, diharapkan kita terhindar dari virus corona. Dan jangan segan-segan ketika masyarakat merasakan hal yang berbeda dengan kondisi tubuhnya maka segeralah memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat,” imbuhnya.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait beredarnya isu-isu di masyarakat bawah vaksin covid-19 sangat berbahaya terhadap kesehatan. Lelaki yang akrab dipanggil Ra Fahad itu menjelaskan bahwa itu tidak benar. Karena yang akan menjadi sampling pertama kali adalah pejabat publik di Bangkalan sehingga masyarakat bisa melihat hasilnya baru nanti dilakukan vaksinasi terhadap masyarakat luas.
“Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait isu vaksin berbahaya dan mematikan, kita harus pintar memilih informasi dan berita-berita yang bukan hoax. Nanti kita, pejabat pemerintah siap divaksin terlebih dahulu dan MUI sudah menyampaikan bahwa vaksin ini halal,” pungkasnya. (SA/MH)
