Soal Masalah di Internal Polri, Berikut Catatan Said Abdullah

Said Abdullah soal Masalah Polri
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Said Abdullah, sekaligus Ketua DPP PDIP dan Ketua Banggar DPR RI. (Foto: IST)

maduraindepth.com – Belakangan, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah dirundung banyak masalah. Mulai dari kasus pembunuhan Brigadir J, Tragedi Kanjuruhan, hingga jendral bintang dua yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut memantik keprihatinan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Said Abdullah.

Ketua DPP PDIP itu mengaku sedih dengan kondisi institusi Polri belakangan ini. Dia menyinggung beberapa kasus yang melibatkan Polri. Salah satunya, kasus pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dkk baru akan memasuki babak awal persidangan.

Kemudian, Tragedi Kanjuruhan di Malang Jawa Timur yang menewaskan 132 jiwa serta mengakibatkan ratusan suporter Arema terluka. Said menyebut, berdasarkan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan yang menyebut penembakan gas air mata penyebab para suporter panik dan berdesak-desakan untuk mencari jalan keluar hingga berakhir petaka.

Politikus asal Kabupaten Sumenep itu mengatakan, tragedi beruntun yang menimpa Polri ini tampaknya membuat Presiden Joko Widodo gundah gulana. Saat orang nomor satu di Indonesia ini tengah berupaya meredam berbagai tekanan disrupsi pangan dan energi global, serta kebijakan kenaikan suku bunga sejumlah bank sentral negara maju, Presiden berharap polisi membantu menciptakan kondisi yang kondusif. Terutama dukungan untuk operasi pasar agar tidak terjadi penimbunan dan penyelundupan BBM dan bahan pangan, serta pengendalian inflasi.

Baca juga:  Nelayan Asal Pasongsongan Hilang di Perairan Slopeng Sumenep Madura

“Alih-alih memberikan sokongan penuh, sebaliknya polisi malah beruntun berbuat masalah. Perintah Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah komandan satuan kewilayahan, mulai kapolres, kapolda, hingga Mabes Polri, bisa jadi Presiden ingin mendisiplinkan para komandan satuan tersebut,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (14/10).

Tak berhenti di situ, Polri kembali diterpa persoalan lain. Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba. Tragedi ini, lanjut dia, tentu sangat menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan. “Bagaimana mungkin orang dengan level kepangkatan tinggi, yang seharusnya menjadi teladan bagi ratusan ribu polisi, dan harusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba, malah terlibat skandal narkoba,” ucapnya.

Harapan dan Masukan Said Abdullah, Berharap Polri Terus Berbenah

Atas dasar rentetan masalah tersebut, Ketua Banggar DPR RI ini memberikan sejumlah harapan dan masukan kepada institusi Polri. Meliputi, arahan Presiden Joko Widodo, Jumat (14/10), di Istana Negara terhadap seluruh komandan satuan dipatuhi sebagai bagian dari pemimpin tertinggi Polri.

Kemudian, Komisi Kepolisian, Komisi III DPR, serta masyarakat sipil hendaknya melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kepolisian. Langkah ini diharapkan menghasilkan agenda transformasi kepolisian secara menyeluruh, baik transformasi struktural maupun kultural dari satuan wilayah terendah hingga Mabes Polri.

Berikutnya, Said mengatakan, Kapolri perlu memimpin langsung langkah-langkah operasional transformasi struktural dan kultural di jajaran kepolisian. Termasuk melaporkan setiap milestone capaian transformasi struktural dan kultural tersebut kepada Presiden, Komisi III DPR, serta masyarakat luas.

Baca juga:  Di Sampang Kota, Jokowi - KH. Ma'ruf Amin Kalah 48.918 Suara

Selain itu, Kapolri dibantu dengan Irwasum dan Divisi Propam harus melakukan pembersihan ke dalam. Mulai di jajaran Mabes Polri sampai ke satuan polsek terhadap berbagai oknum kepolisian yang bermasalah, baik menyangkut pelanggaran disiplin, integritas hingga penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Kepolisian dapat melibatkan lembaga-lembaga strategis seperti KPK, PPATK, BNN, BNPT, dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dalam mengambil langkah-langkah tersebut.

Hendaknya, lanjut Said, Polri membangun strategi komunikasi publik yang responsif, santun, bertanggungjawab, serta mampu melihat berbagai sensitivitas publik terhadap berbagai isu dan persoalan yang menjadi atensi publik. Akui bila salah, jujur dan terbuka atas persoalan yang ditangani, serta tidak menunjukkan arogansinya sebagai pemilik kewenangan, namun tegas secara terukur.

“Saya sangat yakin bila langkah-langkah tersebut di atas dijalankan secara disiplin, dan diniatkan bersungguh-sungguh, serta menjadi kesadaran kolektif batiniah maupun lahiriah para personel polisi, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan kembali pulih. Kita tidak mengharapkan Polri terpuruk,” tuturnya.

“Sebab, kita yakin banyak personel polisi di semua jenjang kepangkatan yang berwatak baik, profesional, dan berintegritas. Kita juga sangat membutuhkan polisi dalam pelayanan kehidupan sehari-hari, menjaga tertib sipil, tegaknya peradaban,” imbuh Said. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *