maduraindepth.com – Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di tengah berbagai ancaman yang dihadapi Kabupaten Sampang, mulai dari persoalan sampah hingga potensi kekeringan akibat kemarau panjang.
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) Kabupaten Sampang melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan, Aulia Arif, menyampaikan bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema “Berbuat untuk Bumi”. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan ekosistem, dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, termasuk persoalan sampah.
Sebagai tindak lanjut peringatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menggelar kerja bakti massal secara serentak di seluruh wilayah. Kegiatan itu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, serta berbagai unsur masyarakat berdasarkan surat edaran yang diterbitkan pemerintah daerah.
“Kegiatan kerja bakti sudah dilaksanakan secara serentak dan laporannya juga telah kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Aulia.
Selain kegiatan bersih-bersih lingkungan, Aulia mengajak masyarakat mulai menerapkan kebiasaan sederhana yang dapat mengurangi timbulan sampah. Di antaranya menghabiskan makanan yang dibeli agar tidak menjadi limbah, berbelanja sesuai kebutuhan, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
“Langkah-langkah sederhana itu jika dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak besar terhadap pengurangan timbulan sampah di lingkungan sekitar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sampang, Moh. Hasan Jailani atau yang akrab disapa Mamak, mengingatkan bahwa tantangan lingkungan yang dihadapi Sampang tidak hanya sebatas persoalan sampah. Dampak perubahan iklim juga semakin nyata dirasakan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah ancaman yang masih dihadapi Kabupaten Sampang, seperti banjir saat musim hujan, kekeringan ketika musim kemarau, tanah bergerak, longsor, puting beliung, hingga abrasi di kawasan pesisir.
“Persoalan lingkungan dan perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mamak, ancaman yang paling perlu diantisipasi saat ini adalah potensi kemarau panjang yang dapat memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kebutuhan rumah tangga, peternakan, hingga sektor pertanian.
Karena itu, FPRB mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun roadmap atau peta jalan jangka panjang untuk mengurangi risiko kekeringan dan banjir yang terus berulang setiap tahun.
Sebagai lembaga kebencanaan berbasis masyarakat, FPRB Sampang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan mitigasi, mulai dari penanaman ribuan pohon di kawasan rawan bencana, edukasi sekolah tangguh bencana, pelatihan kesiapsiagaan, hingga penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan.
Dalam pelaksanaannya, FPRB juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Menurut Mamak, kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim di Kabupaten Sampang.(Poer/MH)
