banner 728x90

Legislatif Desak Percepatan Revitalisasi Pasar Anom Baru Sumenep

Pedagang sayur berjualan di pelataran Pasar Anom Baru Sumenep, Rabu (30/04). (Foto: Moh. Busri/MID)
banner 728x90

maduraindepth.com – Program revitalisasi Pasar Anom Baru yang dirancang Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk tahun anggaran 2025 mengalami keterlambatan. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 800 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Namun hingga akhir April, belum ada kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program tersebut.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep, Idham Halil, menyatakan bahwa pelaksanaan program seharusnya segera dimulai. Akan tetapi, perencanaan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan fisik belum juga dilakukan.

banner 728x90

“Perencanaan revitalisasi Pasar Anom Baru Sumenep masih akan dilakukan pada minggu pertama bulan Mei yang akan datang,” jelasnya, Rabu (30/4).

Sebelumnya, pihak dinas menargetkan proses perencanaan selesai pada April, agar pelaksanaan fisik dapat dimulai pertengahan Mei. Namun target tersebut tertunda akibat adanya efisiensi anggaran.

“Dari kemarin kan ada efesiensi anggaran. Jadi kami masih menunggu anggaran pastinya berapa yang terkena efesiensi,” terang Idham.

Ia menambahkan bahwa proses lelang proyek kemungkinan baru dapat dilakukan pada awal Juni, sehingga pengerjaan fisik baru dimulai pada bulan Juli hingga awal Desember. Program revitalisasi yang direncanakan mencakup pembangunan 12 kios baru di depan blok sayur Pasar Anom Baru.

“Anggaran awal sebesar Rp 1,1 miliar. Tapi terkena efesiensi dan tersisa sebesar Rp 800 juta,” imbuhnya.

Baca juga:  Tahun 2024, DLH Pamekasan Bakal Revitalisasi Taman Monumen Arek Lancor

Namun demikian, kepastian kecukupan anggaran tersebut belum dapat dipastikan hingga perencanaan rampung.

“Semoga saja cukup, nanti disesuaikan dengan hasil perencanaan,” tegas Idham.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep mengaku belum memperoleh informasi resmi dari OPD terkait. Anggota Komisi II, Ersat, menyayangkan belum adanya koordinasi mengenai program yang menyerap anggaran cukup besar itu.

“Kami segera panggil dinas terkait untuk percepatan program. Untuk sejauh ini, belum ada pembahasan dengan kami di Komisi II,” ujarnya. (bus/MH)

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90