maduraindepth.com – Beberapa bangunan infrastruktur Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sampang mengalami rusak berat. Proses perbaikan terkendala oleh terbatasnya anggaran dan masalah administratif.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Mohammad Fadeli mengungkapkan, data kerusakan sekolah sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun perbaikan tidak dapat dilakukan tanpa adanya dana yang memadai.
Tahun ini, anggaran yang tersedia mengalami pemangkasan signifikan yang berdampak pada rencana renovasi. Fadeli berjanji akan berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Sampang untuk mempercepat pencairan anggaran yang tersedia.
“Kami sudah mencatat dan memprioritaskan sekolah yang rusak parah, namun keterbatasan anggaran membuat proses perbaikan menjadi lebih lambat,” ujar Fadeli, Senin (7/2).
Fadeli menyebut ada beberapa sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah. Masalah administratif ini yang juga menjadi kendala dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi.
Pembina LSM Garda Kawal Sampang, Haji Tohir menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran renovasi. Ia meminta agar perbaikan dilakukan sesuai aturan dan tanpa ada penyimpangan.
“Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan akibat kondisi sekolah yang rusak ini. Jika ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran, harus ada pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Sementara itu, Wahyu Farid Hidayat, Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Sampang, menegaskan bahwa pihaknya hanya memiliki wewenang untuk asistensi perencanaan. Sementara pelaksanaan renovasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan pengawas dan pelaksana. (Pur/MH)
