maduraindepth.com – Beberapa waktu terakhir, warga Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, dibuat resah dengan keberadaan kawanan kera liar. Sebab, satwa yang habitatnya ada di Hutan Kera Nepa itu, kerap turun ke pemukiman rumah warga disekitar hutan.
Bahkan, kawanan monyet itu terkadang merusak fasilitas rumah warga dan mencuri makanan meski berada di dalam rumah. Seperti disampaikan Halimatus (22), salah seoranf warga setempat. Dia mengaku keluarganya sangat resah atas keberadaan kawanan monyet liar itu, karena acap kali berada di atas genting rumah.
“Kawanan monyet merusak genting, kami selalu memperbaiki saat turun hujan. Ditambah, makanan yang ada di dapur juga sering diambil begitupun bersama pancinya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (25/2).
Dia menyebut, kondisi itu sudah berlangsung lama. Menurutnya, hampir setiap hari sejumlah kera datang dan menyebabkan kerusakan, bahkan juga menganggu orang-orang disekitar rumah.
“Sangat mengganggu karena sering mengejar warga, apalagi anak-anak. Kalau ada kawanan monyet anak-anak hanya bisa bermain di dalam rumah,” ungkapnya.
Lanjut, Halimatus menambahkan, kedatangan kawanan kera liar ke pemukiman warga itu diduga karena kelaparan. Menurut dia, jumlah kera yang datang akan bertambah saat hari hujan.
“Jarang dikasih makanan oleh petugas, mungkin itu penyebab monyet ini menyerang pemukiman warga saat lapar,” terangnya.
Pihaknya pun berharap ada perhatian khusus dari pihak terkait mengenai hal ini. “Kami berharap ada perhatian dari Disporabudpar, karena keberadaan monyet ini sangat meresahkan,” harapnya.
Sementara, Kepala Disporabudpar Sampang, Marnilem mengaku, sejak adanya covid-19 pemerintah daerah sudah tidak mengirim makanan ke hutan kera nepa. Menurut dia, hal itu terjadi karena pihaknya tidak memiliki anggaran.
“Sebelum covid-19 memang masih didistribusikan makanan, tapi sejak 2021 itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Marnilem mengatakan, permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah desa. Sebab, kata dia, Pemkab Sampang sudah menyerahkan pengelolaan wisata kepada pemerintah desa.
“Kami sudah perintahkan, agar desa mengolanya sendiri. Pemkab hanya menarik PAD setiap tahun dengan nikai Rp 2 juta. Tetapi sampai di tahun ini belum membayar,” tandasnya. (Alim/AJ)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
