maduraindepth.com– Meski belum memiliki regulasi, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dengan tegas membeberkan anggaran jaminan kesehatan (Jamkes) yang akan diprioritaskan bagi keluarga atau fakir miskin yang ada di Kabupaten Sampang. Dengan tegas H. Idi, sapaan akrab Bupati Sampang, membeberkan Nilai anggaran berikut sumber aliran dananya.
Semula, Kata H. Idi, sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang telah menyiapkan anggaran senilai Rp. 26 Miliar untuk jaminan kesehatan yang diprioritaskan bagi fakir miskin.
Namun, Setelah di keluarkannya Perpres atas kenaikan iuran BPJS, maka pihak Pemkab Sampang menyiapkan lagi dana tambahan dengan menaikkan 100 persen setara dengan kenaikan iuran BPJS. “Awalnya kan Rp. 26 Miliar, lalu ada penambahan 100 persen, jadi total Rp 50 Miliar,” tegas H. Idi, Jum’at (29/11)
Ditanya terkait sumber anggaran Jamkes bagi fakir miskin yang ada di Kabupaten Sampang, H. Idi menegaskan dengan gamblang bahwasannya banyak sumber yang nantinya dapat dialokasikan untuk pelayanan masyarakat. Khususnya Jamkes bagi fakir miskin.
“Anggaran ada dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satunya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan lain-lain,” katanya menjelaskan.
Sesuai Peraturan Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah, jenis pendapatan BLUD terdiri atas jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan lain-lain pendapatan yang sah. “Makanya tunggu regulasinya dulu, karena ini pemerintahan bukan perorangan,” pintanya. (RIF/MH)
