maduraindepth.com – Aktivis Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) Miftahol Arifin melakukan aksi tunggal dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep merombak tiga posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, dinilai gagal membawa keberhasilan bagi Kabupaten Sumenep di masing-masing bidang.
Tiga kepala OPD di lingkungan Pemkab Sumenep itu, menurut aktivis Gempar, di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) yang saat ini dijabat Mohammad Iksan. Kemudian, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), yang dijabat Chainur Rasyid, serta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra.
“Tiga kepala dinas itu tidak selaras dengan harapan masyarakat Sumenep berdasarkan kajian aktivis Gempar,” ujarnya saat menggelar aksi tunggal di kantor Pemkab Sumenep, Selasa (1/8).
Dia mengatakan, kepala Disbudporapar gagal menjalankan tugasnya. Sebab, sejak menjadi memimpin instansi pemerintahan tersebut, dia menilai sampai saat ini belum ada terobosan dalam mengembangkan pariwisata di Kota Keris. Sehingga, harapan untuk mendongkrak perekonomian di sektor wisata tidak dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, dia menyebut, program wirausaha santri selama ini tidak ada kejelasan. Mneurut dia, program itu hanya buang-buang anggaran, karena tidak dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, kepala Dikop UMKM dan Perdagangan Chainur Rasyid Disperindag terkait pemberdayaan UMKM di kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih lemah khususnya di pedesaan.
Tak hanya itu, Diskoperindag sebagai bagian dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sumenep, lanjut dia, stok pupuk bersubsidi akhir-akhir ini sering mengalami kelangkaan, akibat maraknya penyelundupan oleh oknum. “Itu lemahnya pengawasan dari KP3, utamanya diskoperindag sebagai pemegang kendali dibagian perdagangan baik di dalam daerah maupun di luar daerah,” ungkapnya.
Sedangkan terkait Kepala Disdik Sumenep, dia menyebut, beberapa kali pihaknya audiensi terkait persoalan pendidikan, termasuk tentang insentif guru ASN maupun non ASN. Saat audiensi, dia mengaku bahwa insentif tersebut akan cair pada Juni 2023. Namun sampai saat ini, anggaran Rp 7,5 miliar bagi 5.000 lebih penerima itu, baru sekitar 1.400 orang yang menerima.
“Padahal itu anggaran 2022, persoalan administrasi belum juga usai dan banyak juga dari calon penerima tidak mendapatkan informasi terkait pengajuan ulang itu,” paparnya
Aksi tunggal aktivis Gempar tersebut mendapat respon dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi. “Pendapat sahabat Gempar kita akan sampaikan. Bagaimanapun, ini menjadi atensi bapak Bupati untuk bahan evaluasi,” pungkasnya. (*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya DI SINI
