maduraindepth.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi gemilang ini tercatat konsisten diraih sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2017 hingga 2025.
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim menyampaikan, capaian opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergisitas seluruh jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintahan.
“Kami mengharapkan seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dari tahun ke tahun,” ujar KH. Imam Hasyim usai menerima LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/5/2026).
Wabup menegaskan, penghargaan ini harus menjadi pemacu motivasi bagi seluruh pimpinan perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk bekerja lebih giat. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar kebanggaan atas sebuah prestasi semata.
Lebih dari itu, penghargaan dari BPK RI ini menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat ujung timur Pulau Madura.
“Kami bertekad untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” jelas pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Bluto tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bersinergi menyukseskan program pembangunan. Meski meraih WTP, Wabup mengingatkan agar setiap catatan atau rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI segera ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan ke depan.
“Manakala ada rekomendasi dari BPK RI, hendaknya itu menjadi komitmen pimpinan OPD dan ASN untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah demi membangun Kabupaten Sumenep yang lebih baik,” pungkasnya.(Arif Coolbreak/MID)
