maduraindepth.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan memetakan indeks kerawanan konflik sosial pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Abdullah Saidi menyampaikan, penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi tanggung jawab bersama untuk memaksimalkan Pemilu berlangsung tertib, aman dan kondusif.
Seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder diajak untuk terlibat pengawasan partisipatif. Tujuannya untuk menjaga kualitas pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Khususnya, wilayah Kabupaten Pamekasan.
“Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, pasti berpotensi ada pelanggaran, baik dari peserta maupun masyarakat. Namun, hal pelanggaran tetap harus dilakukan penindakan dengan tegas,” ujarnya, Rabu (26/7).
Dalam pemetaan ini, pihaknya sangat membutuhkan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan momentum pesta demokrasi dalam kondisi semakin baik.
“Kami belum tentu maksimal tanpa dukungan atau kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain,” lanjutnya.
Secara spesifik, dalam pemetaan ini pihaknya menyamakan persepsi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu sendiri melibatkan petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polri sebagai pemegang wewenang dalam hal penegakan pelanggaran hukum pidana.
“Kami telah beberapa kali melakukan rapat dengan Kejaksaan, Polri untuk terlibat pada kerawanan konflik sosial yang dapat dilakukan tindakan sesuai pelanggaran hukum dari masyarakat maupun peserta Pemilu,” tegasnya.(Rafi/MH)
