maduraindepth.com – Setelah melakukan aksi demo di depan Polres Sampang beberapa waktu lalu dengan jumlah yang cukup besar, kali ini, Senin (28/12), persatuan ulama Madura Kabupaten Sampang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang untuk melakukan audiensi.
Dalam audiensinya, para ulama menyampaikan aspirasi dan penolakan atas penangkapan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habaib Rizieq Shihab. Mereka juga meminta DPRD Sampang untuk memfasilitasi aspirasi Persatuan Ulama Madura Kabupaten Sampang kepada tiga lembaga Negara.
Dalam hal itu, peserta audiensi yang merupakan perwakilan Ulama Madura Kabupaten Sampang ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sampang beserta Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III dan beberapa anggota dari beberapa fraksi dengan proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan pengamanan ketat.
Ketua DPRD Sampang Fadol Abdul Rohim mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat wajib menampung aspirasi dari masyarakat. Dalam hal ini pihaknya akan lansung menindaklanjutinya dengan cara berkirim surat kepada DPR RI terkait aspirasi yang telah disampaikan persatuan ulama Madura kepada DPRD Sampang.
“Hari ini juga kami akan berskirim surat, kami fax hari ini juga aspirasi beliau-beliau semua,” katanya.
Fadol juga mengatakan, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah mempersiapkan beberapa pernyataan yang telah ditunjukkan dan untuk dikirim kepada Komnas HAM, Kapolri dan ke Menteri Agama.
“Kita mengamini saja, karena kita meyakini bahwasannya pernyataan yang sudah ditulis berdasarkan proses yang cukup lama. Sesuai dengan apa yang dinginkan para beliau kami diminta untuk menyampaikan melalui fax pernyataan-pernyataan tersebut,” tambahnya.
Fadol menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Persatuan Ulama Madura. Diantaranya kepada Komnas HAM agar tim independen menelusuri kasus penembakan enam anggota FPI. Kemudian atas tersangkanya Habib Rizieq dengan dugaan kerumunan masa tanpa menggunakan protokol kesehatan.
“Bahkan tadi beliau minta pengantar agar secara resmi. Sudah kami kasih pengantar dan sudah kami fax,” tandasnya.
Dikatakannya, ketatnya penjagaan dalam pembahasan Persatuan Ulama Madura dengan DPRD dikarenakan hal ini berkaitan dengan kasus Nasional. Sehingga untuk mencegah hal-hal informasi maupun pemberitaan yang sifatnya bias.
“Ini bukan kasus Sampang, tapi kasus Nasional. Jadi sudah kami sampaikan ke beliau-beliau biar kami sendiri nanti yang rilis dengan wartawan secara terbuka,” tegasnya. (RIF/MH)
