Proyek Miliaran Pemkab Sumenep Terancam Tak Selesai Tepat Waktu

0
50
Proyek Miliyaran Sumenep
Muhammad Jakfar, Kadis PRKP dan Cipta Karya Sumenep. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Sejumlah proyek fisik pembangunan dengan anggaran miliaran rupiah yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Sumenep, terancam tidak selesai tepat waktu. Sebab, hingga kini progres pengerjaannya belum 100 persen.

Proyek fisik pembangunan itu, meliputi pembangunan gedung arsip senilai Rp 1,3 miliar, kelurahan kepanjin Rp 864 juta, dan rumah induk (Dinas Bupati) senilai Rp 2,4 miliar.

Kemudian, pembangunan dapur rumah dinas bupati Rp 747 juta, tempat parkir rumah dinas bupati Rp 584 juta, renovasi atap Rp 839 juta, instalasi pemadam kebakaran Rp 1,1 miliar, jalan masuk sisi barat pemkab Rp 3,8 miliar, fasilitas umum (parkir, pagar dll) Rp 1,4 miliar, dan RTH Rp 2,6 miliar.

Kepala PRKP dan Cipta Karya Sumenep, Muhammad Jakfar, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Lingkungan, Hery Gushendrawan menyampaikan, pengerjaan proyek fisik saat ini terus-menerus dilakukan. Sebab, dirinya juga punya target dan deadline pengerjaan proyek fisik selesai sesuai kesepakatan dengan pihak rekanan.

“Proyek-proyek itu terus kita kebut sejauh mana pengerjaannya. Sementara ada yang selesai, seperti Gedung pramuka dengan anggaran Rp 643 juta,” kata Heri Gushendrawan, saat dihubungi via telfon, Kamis (28/11).

Dia mengklaim, jika dari pengerjaan proyek yang sudah selesai telah dilakukan pengajuan terhadap BPK untuk segera diaudit.

“Sebagian proyek yang sudah selesai pengerjaannya, langsung kita ajukan ke BPK untuk diperiksa,” ucap Heri.

Dia juga meyakini, semua proyek akan segera tuntas sesuai sesuai deadline. Menurutnya, pengerjaan sekarang sedang berlangsung, pemantauan juga dilakukan setiap hari, demi tercapainya proyek yang dimaksud.

“Progresnya macam-macam. Ada yang sudah mencapai 88 persen, ada yang 70 persen. Intinya progresnya sudah mendekati penyelesaian,” katanya.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Asli Daerah (APBD) murni itu, diharapkannya tuntas paling lambat bulan Desember.

“Karana kontrak kita tahun tunggal. Untuk itu kita yakin, bahwa di akhir tahun ini bisa terselesaikan semua,” pungkasnya. (MR)