Pro-Kontra Gerakan People Power di Kalangan Tokoh Madura

KH. Khoiron Zaini saat ditemui di kediamannya.

maduraindepth.com – People Power menjadi realitas tak terelakkan dari sebuah kehendak rakyat untuk menuntut apa yang mereka sebut dengan keadilan bagi sejumlah warga Madura. Gerakan ini diyakini sebagai  manifestasi perjuangan agama.

Tak hanya itu, kaum yang pro terhadap aksi People Power ini juga yakin jika gerakan tersebut adalah bagian dari penyampaian pendapat yang sah menurut undang-undang. Apakah semua tokoh di Madura sepakat? Begini Komentar Tokoh Muda Madura tentang People Power.


Bentuk Gerakan Ilegal

Jika banyak tokoh yang menganggap bahwa gerakan people power pada 22 Mei besok adalah gerakan yang selaras dan dilindungi Undang-undang, ternyata tidak semua tokoh satu pendapat. Salah satunya KH. Khoiron Zaini. Pria yang merupakan Ketua Majelis Pemuda Bersolawat At Taufiq ini memastikan bahwa People Power adalah gerakan inkonstitusional dan Ilegal.

“People Power ini gerakan yang ilegal dan inkonstitusional, sebab untuk melaporkan kecurangan Pemilu sudah ada mekanismenya sendiri yang diatur oleh undang-undang, yakni melalui MK dan Bawaslu,” tegasnya saat ditemui di Ponpes Miftahul Ulum Karang Durin, Sampang, kecamatan Karang Penang, Sampang, Senin (20/5/2019).

Gus Khoiron berharap masyarakat Madura tidak terprovokasi untuk ikut gerakan tersebut. “Saya harap masyarakat tidak ikut aksi People Power,” ucap kyai muda yang akrab dipanggil Gus Khoiron tersebut.

Salah satu pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Karang Durin menghimbau kepada masyarakat Madura untuk fokus memperkuat ukhuwah Islamiyyah. “Di bulan Ramadhan ini mari kita fokus memperbaiki diri dan mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menghilangkan kebencian kepada orang lain,” lanjutnya.

Upaya Pemaksaan Kehendak

Tamsul, Sekjen Jaka Jatim.

Tokoh masyarakat Madura lainnya, Tamsul, menyimpulkan gerakan People Power sebagai bentuk pemaksaan kehendak. “People power yang sekarang ini bukan People Power tapi merupakan pemaksaan kehendak yang dilarang oleh undang-undang,” ungkap pria yang menjabat sebagai Sekjen Jaka Jatim tersebut.

Baca juga:  GP Ansor se-Madura Kunjungi Rumah Ibunda Mahfud MD, Untuk Ini

Melalui sambungan selular, Tamsul menjelaskan bahwa People Power adalah gerakan memaksakan kehendak yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa kecewa karena calon Presiden yang diusung tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya lihat gerakan tanggal 22 Mei ini adalah gerakan memaksakan kehendak yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa kecewa karena calon Presiden yang diusung tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Tamsul.

Selain itu,  lanjut Tamsul, People Power ini juga akan berdampak buruk pada masyarakat. Salah satunya, dari sektor sosial. Menurut dia, akan banyak masyarakat yang hak-hak sipilnya terganggu karena merasa tidak tenang dan merasa was-was.

“Dampak yang paling jelas ialah hak sipil masyarakat terganggu, mayarakat tidak tenang dan menjadi was-was. Dari sisi ekonomi pasti ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia di mata internasional misalnya berpengaruh besar terhadap indek saham,” tandasnya.

Tak Penting dan Tak Bermanfaat</