maduraindepth.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi perhatian serius bagi para pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Madura (FPM). Bahkan, FPM juga mengajak para mahasiswa di Sampang untuk ikut mengawasi netralitas penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini.
Ajakan tersebut disurakan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh FPM untuk membahas tentang netralitas penyelenggara Pilkada 2024. Meliputi, KPU dan Bawaslu, serta APH.
Kegiatan yang digelar di Lora Kopi, Desa Tanggumong, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Minggu (15/9) tersebut, dihadiri puluhan peserta dari sejumlah organisasi pemuda di Sampang. Termasuk para mahasiswa dari sejumlah universitas di Madura.
Ketua Umum FPM Muchlas Samorano mengatakan, pemuda memiliki peranan penting dalam Pilkada. Bukan sekadar sebagai objek politik, tetapi juga perlu hadir sebagai lokomotif mengawal proses politik yang berintegritas.
“Peran pemuda sangat dibutuhkan terutama untuk bersama mengawal netralitas penyelenggara dan APH,” ungkapnya.
Menurutnya, penyelenggara dan aparat penegak hukum harus bersikap netral dan hati-hati menjaga marwah lembaga jelang proses politik seperti Pilkada. Dia tidak ingin proses penegakan hukum bercampur-aduk dengan proses politik yang justru terkesan menguntungkan salah satu paslon tertentu.
“Semua mafhum netralitas Polri dalam setiap proses politik merupakan hal yang mutlak dan tak bisa ditawar. Pasal 10 Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, mengharuskan Polri bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” terangnya.
Dalam FGD tersebut, Muchlas mengajak para pemuda untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada 2024 nanti. “Pemuda mesti hadir menjaga kompetisi elektoral di Sampang bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan masyarakat Sampang lima tahun ke depan,” pungkasnya. (*/Aj)
