Penerapan Subsidi Tertutup Sudah Dimulai Sejak Akhir 2018

Langkah pemerintah yang memulai distribusi tertutup patut didukung karena tepat sasaran langsung ke orang bukan barang. (Foto: Istimewa)

maduraindepth.com – Uji coba mekanisme baru dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg telah dimulai. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) luncurkan kartu khusus untuk memberikan subsidi langsung. Distribusi dilakukan secara tertutup di beberapa wilayah pekan ini.

Ruddy Gobel, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Sekretariat TNP2K mengatakan, persiapan penerapan subsidi tertutup sudah dimulai sejak akhir 2018 dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada 22 April 2019, dimana dana sebesar Rp 20 ribu sudah masuk ke rekening masing-masing rumah tangga yang berhak mendapat subsidi. Kemudian sudah bisa melakukan transaksi pembelian LPG di toko yang ditetapkan dan sudah ikut dalam uji coba.


Tahap kedua akan dilakukan pada 2 Mei 2019, rumah tangga penerima manfaat bisa memanfaatkan melakukan transaksi pembelian LPGi sampai 15 Mei 2019.

Menurut Ruddy, ada tiga metode pembayaran yang di uji coba dalam distribusi tertutup yang diikuti  14.193 rumah tangga, yaitu menggunakan e-voucher yang dikirimkan melalui SMS dengan bank mitra BNI. Kedua,  menggunakan biometric dengan bank mitra BRI. “Dan ketiga menggunakan KTP-EL dan biometric dengan bank mitra, Mandiri,” kata Ruddy, Selasa (23/4).

Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan langkah pemerintah yang memulai distribusi tertutup patut didukung karena tepat sasaran langsung ke orang bukan barang. Jadi yang berhak bisa menggunakan LPG 3 kg,  karena selama ini tidak ada batasan pemakainya. Dampaknya menjadi beban badan usaha penugasan, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

Baca juga:  Tolak RUU HIP, FPI Datangi Kantor DPRD Sumenep

“Subsidi diberikan kepada orang sudah pas, bukan kepada barang. Dengan subsidi Rp20 ribu, saya kira sudah cukup membantu untuk keluarga kategori kurang mampu sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan TNP2K,” kata Mamit