maduraindepth.com – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang mengadakan silaturahmi dan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) bersama Anggota DPR RI dan Ormas. Acara ini menghadirkan KH. Hasani bin Zuber, anggota DPR RI komisi VIII dari fraksi Partai Demokrat. Sementara, dari Ormas dihadiri Ketua PCNU Sampang KH. Moh. Itqon Bushiri, dan Ketua PD Muhammadiyah Ust. Khairul Anam.
Kepala Kemenag H. Moh Ersyad menyampaikan, faktor rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang salah satunya karena pendidikan. Persoalannya, kata Ersyad, setelah lulus SD atau MI banyak anak yang melanjutkan pendidikannya ke luar daerah. Seperti di Bangkalan, Pamekasan, Sumenep bahkan ke daerah di Jawa seperti Jombang, Mojokerto dan lain sebagainya.
“Sehingga yang dianggap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu hanya 57 persen,” ucapnya saat memberikan sambutan di aula Hotel Bahagia, Selasa (25/10).
Pihaknya berharap kepada anggota DPR RI yang akrab disapa Ra Hasani itu agar pendidikan di Kabupaten Sampang menjadi idaman bagi masyarakat. Kepada Politisi Partai Demokrat itu Ersyad menyampaikan, Kemenag Sampang telah meluncurkan inovasi bernama ‘Aba Ersad’. Yakni, asareng (bersama), bangun esensi RA Madrasah dambaan.
“Maka kehadiran panjenengan disini dapat membawa angin segar bagi pendidikan di Sampang,” katanya kepada Ra Hasani.
Sementara, Ra Hasani memaparkan beberapa persoalan pendidikan di Madura. Menurutnya, pendidikan di Madura masih jauh dari kata ideal. Terutama di sektor kompetensi guru, aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Namun demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih, khususnya kepada pendidikan Islam.
“Sebagai legislator, tentu kami akan mengupayakan peningkatan pendidikan di Madura. Sebab, mayoritas masyarakat Madura itu Muslim,” paparnya.
Ditambahkan, sekitar 95 persen pendidikan di Madura merupakan pendidikan keagamaan swasta. Mayoritas didominasi oleh Madrasah dan Pondok Pesantren. Karenanya, dirinya berupaya agar pendidikan Islam di Madura diperhatikan pemerintah.
“Pesantren dan Madrasah butuh perhatian khusus. Usulan komisi VIII, kalau bisa Pesantren dan Madin harus ada Dirjen sendiri, tidak lagi di bawah Dirjen Pendis,” tegasnya.
Terkait pendidikan Islam di Madura, KH. Moh Itqon Bushiri mengungkapkan perlunya memasukkan muatan keagamaan secara berjenjang. Mulai jenjang sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas.
“Tingkat SD 6 tahun, anak harus diajarkan tentang ibadat, 3 tahun jenjang SMP diberi materi muamalat, dan jenjang SMA siswa diajari soal munakahat. Nanti pada jenjang perguruan tinggi mereka dijari tentang bab jinayat,” jelasnya.
Sementara, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sampang, Khairul Anam mengkritisi kurikulum pendidikan. Menurutnya, politik kurikulum saat ini masih belum berpihak kepada madrasah.
“Pendidikan Islam masih belum ideal, karena antara pendidikan di ruang kelas dengan ruang kehidupan tidak nyambung,” ujarnya.
Ngopi bersama DPR RI dan Ormas yang dipandu oleh Agus Wedi, direktur maduraindepth.com ini terlihat cukup interaktif. Banyak peserta yang memberikan pertanyaan, masukan hingga kritikan konstruktif kepada pemateri, khususnya anggota DPR RI. (AW/MH)
