maduraindepth.com – Membeludaknya jumlah calon panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Bangkalan tingkat desa/kelurahan pada Pemilu 2024 sangat mengejutkan. Pasalnya, pada rekrutmen saat Pemilu 2019 silam, hanya menarik perhatian sekitar 300 pendaftar. Mengingat kuota peserta 281 kursi, sesuai dengan jumlah desa/kelurahan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan, menerima berkas itu dari 18 sekretariat Panwaslu kecamatan dengan total calon 920 orang. Sejak dibuka pendaftaran 14 sampai 19 Januari 2023.
Ketua Bawaslu Bangkalan, Mustain Saleh menyampaikan, jumlah tersebut sangat mengejutkan pihaknya. Pasalnya pendaftar calon Panwaslu sebelumnya tidak sebanyak itu.
“Kali ini kami harus benar-benar menyeleksi calon Panwaslu secara ketat,” tuturnya, Sabtu (21/1).
Dia juga menjelaskan besaran honor setiap anggota panwaslu desa/kelurahan pada Pemilu 2024 kali ini sebesar Rp 1.100.000 per bulan. Mereka bahkan akan mendapatkan honor mulai Maret 2023 mendatang atau sebulan setelah pelantikan yang dijadwalkan pada 5 atau 6 Februari 2023.
Besaran honor yang akan diterima oleh Panwaslu kali ini lebih tinggi daripada Pemilu 2019, yaitu Rp 800.000 per bulan. Naiknya honor itu, kata Mustain, bukanlah semata-semata sebagai motivasi para pendaftar. Namun juga karena kesadaran masyarakat berhak mengawasi setiap tahapan perhelatan pesta demokrasi melalui perangkat-perangkat pengawasan bentukan.
“Dulu batasan umur untuk pengawas desa/kelurahan 25 tahun ke atas. Sekarang 21 tahun ke atas, jadi memudahkan kami. Karena di Madura pada usia 25 tahun ke atas, rata-rata sudah kerja atau merantau,” jelasnya.
Panwaslu akan bekerja selama 22 bulan ke depan atau hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bangkalan sampai pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) pada November 2024 mendatang. Total honor yang akan diterima setiap anggota Panwaslu desa/kelurahan di kisaran Rp 24.200.000.
Mereka bertugas, berwenang, dan berkewajiban melakukan pengawasan di lingkup desa atau kelurahan membantu tugas dari anggota Panwaslu Kecamatan. Baik itu mulai tahapan daftar pemilih tetap (DPT), verifikasi faktual, kampanye, sampai pada saat pendistribusian logistik hingga pencoblosan serta rekapitulasi.
“Ada lima kotak dalam surat suara yang akan dicoblos pada 14 Februari 2024. Yakni Pileg Kabupaten, Provinsi, RI, termasuk juga DPD dan Presiden.
“Tugas mereka akan berlanjut hingga Pilkada pada November 2024,” pungkas Mustain. (RM/MH)
