maduraindepth.com – Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur menggelar Workshop Penyusunan Strategi Advokasi bagi pemangku kepentingan pada program Inklusi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (11/10). Kegiatan ini diikuti sekitar 35 peserta dari 6 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Yaitu, Bappeda, Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, serta 3 organsiasi perempuan. Yakni PKK, GOW dan Sekolah Perempuan.
Program Inklusi adalah salah satu program G2G (Government to Government) antara pemerintah Indonesia dan Australia yang telah disyahkan melalui SK Bappenas bulan Maret 2022 lalu. Program ini mencapai tujuan akhir tak seorangpun tertinggal dalam pembangunan. Memastikan lebih banyak masyarakat dari kelompok marginal mendapatkan manfaat dan akses terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Perwakilan KPS2K Jatim Iva Hasanah menyampaikan, ada 7 prioritas dari program Inklusi. Yaitu, prioritas pemenuhan adminduk, pemenuhan jaminan sosial, penghapusan kekerasan seksual dan perkawinan anak, pemulihan ekonomi, akses kerja yang adil dan aman, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Perempuan yang juga aktivis KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) Jakarta itu mengungkapkan, ada 3 tujuan penting dari workshop ini. Antara lain sebagai sosialiasi program inklusi, menyusun strategi advokasi bersama dan memperkuat kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Sementara Kepala Bidang PPSDM Bappeda, Naily Itqiana menyampaikan, program inklusi sangat berkaitan dengan nawa karsa Bupati Gresik pada bidang sumber daya manusia. Terutama pada isu pengentasan kemiskinan ekstrem dalam perencanaan program pengembangan yang inklusif. Penguatan SDM yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah, melalui 13 prioritas pembangunan, lokus stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Menggunakan data PK21 diolah TNP2K disandingkan dengan DTKS dan Capil,” kata dia.
Naily melanjutkan, layanan kesehatan per 1 Oktober sudah mencapai 98 persen. Sedangkan untuk UHC masih ada 2 persen belum memiliki jaminan kesehatan. “Gresik mendapatkan kuota yang cukup besar untuk mengisi akses JKN-PBI,” paparnya.
Sementara, untuk strategi pembangunan pengarusutamaan gender, Kadis DKBP3A, drg. Syaifuddin Gozali menyampaikan, visi RPJMD ada pada indikator kinerja utama (IKU). Menurutnya, ada 8 indikator yang menjadi mandat DKBP3A.
Sedangkan masalah desk PUG, kata dia, merupakan tantangan yang tidak menjadi prioritas. Dari masalah tersebut, pengarusutamaan adalah crosscutting dan sinergitas.
“Dalam pelaksanaan, PUG masih dianggap hanya sebagai mandat DKBPP3A. Perlu mengadvokasi Bupati untuk memaparkan program inklusi,” paparnya. (*)
