Kasus Pilkades Gelaman Terus Menggelinding, PN Sumenep Disoal

Pilkades Sumenep
Ketua PN Sumenep, Ahmad Bukhori, saat dikonfirmasi awak media. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Deda Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep terus menggelinding. Kini, pihak pemohon mempertanyakan sikap Pengadilan Negeri (PN) Sumenep.

Sebab, sebelum tahapan pencalonan Kepala Desa (Kades), PN Sumenep diduga mengeluarkan Surat Keterangan (SK) nomor: 450/SK.HK/VII-2019/PN Smp. SK itu menerangkan jika Calon Kepala Desa (Cakades) atas nama Sanrawi “Tidak Pernah Sebagai Terpidana”.


Ketua PN Sumenep, Ahmad Bukhori mengatakan, semua yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa memang membutuhkan SK PN Sumenep bahwa dirinya (Calon) tidak pernah dipidana.

Dia menyebut, telah memeriksa semua berkas calon sesuai Register di kepaniteraan PN Sumenep. Pihaknya mengklaim, berkas calon yang diajukan ke PN sudah melalui register tersebut.

“Jika pernah dijatuhi pidana, otomatis di SK akan diterangkan pernah dipidana atau sebaliknya. Dasar kami (PN Sumenep) itu mengacu pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), KTP, dan persyaratan penunjang lainnya. Serta, berdasar penelitian kami selama ini, SK yang kami keluarkan memang benar jika yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana,” kata Ahmad Bukhori, saat ditemui awak media, Jumat (29/11).

Perihal pengeluaran SK PN Sumenep terhadap Cakades Sanrawi, pihaknya berjanji bakal melakukan kroscek ulang kebenaran jika yang dimaksud benar menerima SK tidak pernah dijatuhi pidana dari PN Sumenep.

Baca juga:  Bantu Masyarakat Ditengah Pandemi COVID-19, PN Sumenep Bagikan 90 Paket Sembako

“Atau malah sebaliknya. Apakah yang bersangkutan (Sanrawi) pernah dijatuhi pidana. Pokoknya akan kita cek ulang, apakah SK ini benar-benar dikeluarkan kami atau ada kekeliruan pada SK-nya,” jelas dia.

Soal surat keberatan dari pemohon Abd Karim, dia mengaku jika PN Sumenep belum menerima bentuk aduan serta laporan apapun yang menjelaskan jika SK yang bersangkutan tidak benar atau tidak sah.

Kendati demikian, pihaknya tidak menampik jika SK yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka, dirinya akan melakukan penarikan.

“Tentunya kami akan meralat, kalau surat yang kami keluarkan ini keliru dan akan diperbaiki. Namun perbaikan itu tergantung pada permohonannya,” urainya.

Sedangkan, Moh. Lilla, selaku pihak pemohon keberatan menuding PN Sumenep mengeluarkan SK tersebut tanpa melakukan kroscek data dari Sanrawi yang diduga melabrak Perda nomor 54 tahun 2019.

Sebab, kata Lilla, hal itu menjadi pertanyaan besar dirinya. M