maduraindepth.com – Keberatan dengan pernyataan Presiden Jokowi di Kupang, NTT beberapa waktu lalu, 2000 ribu petani garam asal Madura berangkat ke kantor Pemprov Jatim di Surabaya. Mereka berangkat dari depan Gedung DPRD Sampang dengan membawa 70 kendaraan roda empat.
Aufa Marom, salah satu koordinator aksi Forum Petani Garam Madura (FPGM) menyebutkan, ada dua sikap petani garam Madura yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa nanti.
Pertama kata Aufa, sapaan akrabnya, Forum Petani Garam Madura (FPGM) menyikapi pernyataan Presiden RI saat kunjungan ke tambak garam di Kupang, NTT tanggal 21 Agustus 2019 yang menyatakan kualitas garam Madura lebih jelek dari garam NTT dan garam Impor hanya berdasarkan contoh garam yang ditunjukkan pihak panitia.
Kedua lanjut dia, keberangkatan FPGM ke kantor Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti penanda tanganan nota kesepahaman (MoU) antara beberapa pabrikan pengolah garam dengan mitra pemasoknya pada tanggal 6 Agustus 2019 di Jakarta yang dirasakan belum maksimal hingga masa panen raya.
“Ada lima hal yang kami soroti, yaitu optimalisasi penyerapan, kelayakan harga, standarisasi mutu, sisa kuota impor tahun 2019 harus ditiadakan dan bukti serapan yang terindikasi manipulatif,” jelasnya, kepada maduraindept.com, Rabu (4/9/2019).
Terkait pernyataan Presiden, pihaknya sangat miris karena sampel yang diajukan di NTT merupakan pembohongan publik dan tembakan tanpa peluru yang melukai hati petani madura.
Lanjut dia, perlu ada pertanggung jawaban siapa dan apa maksud dari pengajuan sampel garam jelek yang mengatasnamakan garam madura.
“Petani sudah lelah, jangan lantas dihina lagi. Petani sudah sabar, saatnya pemerintah harus sadar dan mafia garam lekas dibongkar,” tegasnya. (AW)
