maduraindepth.com – Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang mulai menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Meski demikian, Pemkab Sampang memastikan stok dan distribusi gas subsidi tersebut masih dalam kondisi aman.
Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sampang, Abdi Barri, menegaskan bahwa kelangkaan yang dikeluhkan warga tidak berkaitan dengan pengurangan kuota dari Pertamina.
“Stok sudah ditetapkan sejak awal tahun dan tidak ada pengurangan. Distribusi dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji), yakni tempat pengisian tabung gas sebelum disalurkan ke agen, hingga pangkalan juga tidak ada kendala,” katanya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kondisi yang terjadi lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat pada momen tertentu, seperti Ramadan, Syawal, musim haji, dan perayaan Maulid Nabi, sehingga kebutuhan LPG 3 kg ikut melonjak.
Pemkab juga memastikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di pangkalan resmi tetap Rp18 ribu per tabung. Masyarakat diminta membeli langsung di pangkalan dan segera melaporkan jika ada penjualan di atas HET.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Sampang dari Fraksi PKS, Mahfud, menilai kelangkaan LPG bisa terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari aspek distribusi hingga dugaan permainan pasar.
“Kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Pertama, ada keterlambatan pengiriman, sementara di sisi lain konsumsi publik meningkat,” katanya.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi global, termasuk meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah, untuk menahan distribusi barang.
“Ada yang sengaja memanfaatkan situasi global sehingga beberapa distributor atau agen menahan barang, akibatnya barang menjadi langka dan harga dinaikkan melampaui HET. Masyarakat akhirnya tidak punya pilihan lain. Perilaku seperti ini tentu tidak terpuji,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bertindak tegas untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga agar stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga.(Poer/MH)
